Pesan Menkumham Bagi yang Ngotot Tolak TWK KPK: Kalau Tidak Sepakat ya Uji di Pengadilan

Kabarpolitik.com, JAKARTA–Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan, alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah amanat UU KPK.

Menurut, Yasonna, sebagai syarat menjadi ASN, pimpinan lembaga antirasuah memutuskan para pegawai KPK melakukan tes wawasan kebangsaan (TWK). Sehingga dilibatkanlah Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Apa yang dilakukan KPK bersama dengan BKN itu kan mandat UU,” ujar Yasonna di Gedung DPR, Rabu (9/6).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan jika ada pihak-pihak yang tidak puas dengan adanya TWK tersebut, maka sebaiknya melakukan gugatan di pengadilan.

“Kalau tidak sepakat ya uji saja di pengadilan,” katanya.

Yasonna menyarankan, TWK tersebut diuji di pengadilan lebih baik ketimbang masalah tersebut terus-terusan diperdebatkan oleh publik.

“Untuk apa berdebatnya panjang-panjang. Kita ini negara hukum, uji di pengadilan saja dari pada ribut politiknya, capek,” ungkapnya.

Namun demikian, Yasonna berujar saran dirinya merupakan pendapat pribadi. Mengenai TWK dia menegaskan enggan untuk ikut campur di masalah tersebut.

“Itu menurut pikiran saya, tapi namun demikian terserah saja. Yang pasti saya tidak ikut-ikutan karena bukan kewenangan saya,” pungkasnya.

Sebelumnya, KPK menyatakan 75 orang tak lulus tes wawasan kebangsaan. Tes itu digelar dalam rangka peralihan status pegawai KPK menjadi ASN.rn(Fajar)rn