Connect with us

Politik

PLTU Batu Bara Hambat Peralihan ke EBT

Published

on

JAKARTA (18 Januari): Banyaknya pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di Tanah Air menjadi hambatan pengalihan dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT).

“Pembangkit fosil ini menjadi hambatan untuk berkembangnya energi terbarukan, 67% listrik kita dari PLTU batu bara,” ungkap Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat menjadi nara sumber di Forum Diskusi Denpasar 12 yang bertajuk ‘Tata Kelola Ketahanan Energi Indonesia Menuju 2045’ secara daring, Rabu (17/1).

Seperti diketahui, pada 2022, sekitar 67% pasokan listrik nasional berasal dari pembakaran PLTU batu bara. Selain itu, pemerintah merencanakan pembangunan 40,6 GW listrik fosil untuk komersialisasi berdasarkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PLN 2021-2023.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah VII (Banyumas-Cilacap) itu juga menuturkan, ada masalah lain yang harus dihadapi, yakni adanya perbedaan penetapan harga energi fosil dengan pembangkit listrik berbasis EBT. Harga pasokan batu bara dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) untuk kebutuhan PLTU milik PLN diputuskan tetap sebesar US$70 per ton, lebih kecil dibandingkan harga batu bara global yang berada di atas US$120 per ton. Sedangkan harga pembangkit EBT dilepas ke mekanisme pasar.

“Ada harga khusus batu bara untuk dalam negeri, sehingga harga listrik PLTU amat murah. Energi-energi fosil kita juga diberikan subsidi. Justru yang EBT dilepas ke pasar,” imbuhnya.

Sugeng menjelaskan realisasi produksi batu bara naik dan melebihi dari target yang ditentukan. Di 2022, target produksi batu bara ditetapkan sebesar 663 juta ton, namun realisasinya mencapai 687 juta ton.

“Ini salah satu yang semakin membuat Indonesia sulit melepas ketergantungan dari energi fosil untuk kebutuhan listrik. Namun, pemerintah perlu mengoptimalkan sumber-sumber EBT untuk mempercepat transisi menuju net zero emissions di 2060. Data Kementerian ESDM menyebutkan, ada potensi yang melimpah dan bervariasi dengan kapasitas 3.686 gigawatt (GW),” urai Sugeng.

Potensi itu, imbuh Sugeng, berasal dari energi surya dengan 3.295 GW, lalu hidrogen sebesar 95 GW, bioenergi 57 GW, panas bumi dengan 24 GW, energi bayu atau angin sebesar 155 GW dan laut sebesar 60 GW.

Advertisement

“Potensi energi baru dan terbarukan kita amat besar. Terbesar memang di tenaga surya. Pemerintah bisa merangsang di setiap rumah memasang pembangkit listrik tenaga surya,” ucapnya.

(MI/*)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...