Politikus Nasdem Nurdin Basirun Resmi Ditahan KPK

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nurdin Basirun mulai mendekam di penjara. Sebelum menempati “rumah” barunya itu, Nurdin pun mengenakan rompi oranye.

Adapun Nurdin ditahan di rumah tahanan (Rutan) K4 Cabang KPK, untuk selama 20 hari pertama. Ketika keluar dari ruang penyidik di Gedung KPK, Jumat (12/7) pukul 02.55 dini hari, politikus Partai Nasdem itu mengenakan rompi oranye dan tangan diborgol.

Begitu juga ketika memasuki mobil tahanan, tidak sepatah kata pun yang telontar dari mulutnya. Dia mengabaikan sejumlah pertanyaan yang dilontarkan awak media.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, khusus Nurdin ditahan di rutan K4 Cabang KPK. Sementara untuk Kadis Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan (EDS) ditahan di Rutan cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur, Kabid Perikanan Tangkap Budi Hartono (BUH) di Polres Metro Jakarta Timur, dan Abu Bakar (ABK) selaku pihak swasta mendekam di Rutan Klas I Jaktim cabang KPK. “Mereka ditahan untuk 20 hari pertama,” kata Febri di Gedung KPK, Jumat (12/7) dini hari.

Sebelumnya, Nurdin Basirun ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi terkait izin proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepri pada kurun waktu 2018-2019. Politikus Partai Nasdem itu diduga menerima suap dan gratifikasi senilai SGD 11.000 dan Rp 45 juta.

Soal Blokade Tanker, Iran Tuding Inggris dan AS hanya Tutupi Kelemahan

Dinilai Tak Standar Aturan Penjualan BBM, Keberadaan Pertamini Dipertanyakan

Dinilai Tak Standar Aturan Penjualan BBM, Keberadaan Pertamini Dipertanyakan

Selain dia, KPK juga menetapkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri, Edy Sofyan serta Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kepri, Budi Hartono, dan pihak swasta Abu Bakar.

“NBA (Nurdin Basirun) diduga menerima uang dari ABK (Abu Bakar) baik secara langsung maupun melalui EDS (Edy Sofyan) dalam beberapa kali kesempatan,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selatan, Kamis (11/7).

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, uang tersebut diberikan secara terpisah. Pada 30 Mei 2019 sebesar SGD 5.000 dan Rp 45 juta. Kemudian, 10 Juli 2019 memberikan tambahan uang sebesar SGD 6.000. “Pemberian uang itu melalui BUH (Budi Hartono) selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kepri,” jelas Basaria.

Atas perbuatannya, Nurdin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan Edy dan Budi hanya disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. ‎

Sebagai pihak diduga pemberi, ABK dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (jp)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}
rn