Connect with us

Nasional

PP Muhammadiyah Ingin Pimpinan KPK Tak Berafiliasi Politik

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir turut mengamati proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Haedar mengharapkan panitia seleksi (Pansel) dapat memilih kandidat yang bersih dan tidak memiliki rekam jejak bermasalah.

“Sebaiknya capim KPK benar-benar terpilih yang bersih, tidak memiliki rekam jejak bermasalah, dan tegas dalam pemberantasan korupsi,” kata Haedar dalam keterangannya, Jumat (9/8).

Selain itu, Haedar juga mengharapkan pimpinan KPK periode 2019-2023 dapat mengemban amanah secara bertanggung jawab. Dia pun tak ingin lima orang pimpinan lembaga antirasuah terafiliasi dengan partai politik.

“Bersikap amanah, jujur, tidak berpolitik dalam bentuk apapun, serta berdiri tegak di atas hukum dan konstitusi,” tegas Ketua PP Muhammadiyah ini.

Sebelumnya, Ketua Pansel Capim KPK, Yenti Garnasih menyampaikan, pihaknya telah mengirimkan 40 nama peserta yang mengikuti profile assesment ke delapan lembaga hukum negara. Upaya ini menjadi bagian dari proses seleksi guna menyaring capim KPK yang berintegritas dan kompeten.

Advertisement

Film Gundala Tembus Toronto International Film Festival

PDIP Minta Banyak Menteri, Surya Paloh: Tergantung Presiden

Ketua KPK Teken Sprindik KTP-el, Segera Umumkan TSK Baru

Langsing Belum Tentu Sehat, Perhatikan Ini

Kinerja Kejari Parepare Disorot, Dinilai Lelet Penanganan Kasus Korupsi Pengadaan Obat

“Kami sejak 5 Agustus bekerja sampai malam menyiapkan dokumen 40 orang tersebut dan kami kirim ke 8 tracker tim,” kata Yenti di Gedung Lemhanas, Jakarta, Kamis (8/8).

Advertisement

Kedelapan lembaga yang turut dilibatkan Pansel dalam proses tracking di antaranya KPK, Kejaksaan, Kepolisian, BIN, BNN, BNPT, PPATK, dan Dirjen pajak. Yenti menyebutkan kalau masing masing lembaga melakukan tracking sesuai bidang keahliannya masing-masing.

“Kemudian di BIN semuanya tahu, BNPT berkaitan dengan radikalisme, PPATK, Dirjen Pajak, dan BNN. Sampai 6 Agustus kemarin, sejak pagi kami sudah bagi-bagikan (datanya),” ucap Yenti.

Anggota Pansel Capim KPK lainnya, Hendardi menegaskan bahwa proses tracking data capim KPK ini menunjukan keseriusan Pansel dalam melakukan seleksi secara ketat. “Pansel juga ingin lebih aktual, dan mendapatkan pimpinan yang lebih Baik dari periode-periode sebelumnya,” pungkasnya. (jp)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

The post PP Muhammadiyah Ingin Pimpinan KPK Tak Berafiliasi Politik appeared first on FAJAR.

Advertisement

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...