Connect with us

Nasional

Presiden Joko Widodo: Kenapa PLN Tidak Bekerja Cepat?

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Presiden Joko Widodo (Jokowi) urun tangan mendatangi kantor pusat Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada pagi ini.

Padamnya listrik di Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang berlangsung lebih dari 9 jam, pada Minggu (5/8).

Kedatangan Jokowi dimaksudkan untuk mengetahui secara langsung penyebab padamnya listrik yang membuat beberapa pusat bisnis, jaringan selular sampai dengan lalu lintas lumpuh.

Menurut Jokowi, seharusnya PLN bisa memiliki manajemen risiko saat menghadapi masalah besar seperti itu.

“Saya datang ke PLN mau mendengar langsung peristiwa pemadaman total pada hari Minggu kemarin. Dalam sebuah manejemen besar seperti PLN, menurut saya ada tata kelola risiko dengan back up plan,” kata Jokowi di kantor pusat PLN, Jakarta Selatan, Senin (5/8).

Advertisement

Festival Mesin Waktu Ajak Bernostalgia ke Dekade 90-an

Pansel Capim KPK Umumkan 40 Terbaik Hasil Psikologi

Menolak Ganti Rugi Lahan KA, Warga Seruduk DPRD Pangkep

MRT Terjebak di Bawah Tanah Bersama 3.410 Penumpang

Terorisme dan Fenomena Relokator (Studi Kasus Pengantin asal Sulsel)

Adapun presiden Jokowi hadir didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Advertisement

Mereka menemui jajaran direksi PT PLN yang telah menunggu dalam sebuah ruangan rapat yang telah dipersiapakan sebelumnya. Di situ, ada Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PLN, Sripeni Inten Cahyani.

Lebih lanjut Presiden Joko Widodo juga menuturkan, dengan adanya manajemen back up plan, seharusnya PLN bisa menyelesaikan pemadaman itu secara cepat. Apalagi, kejadian ini pernah terjadi sekitar 17 tahun silam di Jawa-Bali.

“Pertanyaan saya kenapa tidak bekerja dengan cepat? harusnya itu bisa jadi pelajaran agar kejadian kembali lagi. Ini tidak hanya merusak reputasi PLN, tapi sudah banyak yang dirugikan,” tukasnya.

Kejadian padamnya listrik hingga beberapa jam di wilayah Jabodetabek memang merugikan banyak pihak. Selain kepentingan bisnis, blackout ini juga mengakibatkan sejumlah layanan sosial terganggu, seperti transportasi. Bahkan, kejadian ini turut memicu kebakaran di ibu kota akibat warga menggunakan lilin sebagai penerangan. (jp)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

Advertisement

The post Presiden Joko Widodo: Kenapa PLN Tidak Bekerja Cepat? appeared first on FAJAR.

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...