Presiden Prabowo Dorong Transparansi, Rosan Diminta Paparkan Data Positif Investasi dan Kepercayaan Global

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, untuk menyampaikan secara terbuka kepada publik berbagai data positif terkait perkembangan investasi di Indonesia.

Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menerima sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di kediamannya di Kertanegara, Jakarta, Minggu (14/6/2026). Pertemuan itu turut dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden menerima laporan dari Rosan Roeslani mengenai hasil kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat serta sejumlah negara di Eropa dan Asia. Laporan itu memuat berbagai fakta dan data yang menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia.

Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, tingginya kepercayaan tersebut tercermin dari besarnya minat investor global dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional.

“Laporan tersebut menunjukkan fakta dan data valid mengenai meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia, yang tercermin dari tingginya minat dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional,” ujar Teddy.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Kepala Negara menilai publik perlu memperoleh gambaran yang utuh, transparan, dan berbasis data mengenai kondisi investasi nasional serta prospek perekonomian Indonesia ke depan.

“Presiden juga memerintahkan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani untuk menyampaikan data-data positif tersebut kepada publik secara terbuka pada Senin, 15 Juni 2026, di Istana Merdeka. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan informasi yang utuh dan berbasis fakta kepada masyarakat,” pungkas Teddy.