Politik
Presiden Prabowo: Energi Bukan Ladang Korupsi, Harus Dikelola Transparan
Published
9 bulan agoon
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya membangun bangsa yang percaya diri dan bangga terhadap kemampuan sendiri. Kepala Negara menekankan bahwa Indonesia tidak boleh terus-menerus merasa rendah diri atau bergantung pada bangsa lain, melainkan harus mampu berdiri di atas kaki sendiri di seluruh bidang kehidupan.
“Kita harus menjadi bangsa yang percaya diri. Kita harus menjadi bangsa yang bangga dengan prestasi kita. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang rendah diri, bangsa yang selalu merasa kalah, merasa tidak mampu bersaing dengan bangsa lain. Kita tidak boleh,” ujar Presiden dalam sambutannya pada peresmian infrastruktur energi terintegrasi Pertamina Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Senin (12/1/2026).
Presiden menegaskan bahwa di setiap bidang kehidupan, Indonesia harus tampil sebagai bangsa yang kuat, percaya diri, dan mandiri.
“Di setiap bidang kehidupan, kita harus menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang percaya diri, bangsa yang mampu berdiri di atas kaki kita sendiri,” tegasnya.
Dalam konteks ketahanan energi, Presiden menyampaikan kebanggaannya atas langkah pemerintah dalam mendorong kemandirian energi nasional. Menurutnya, kemandirian energi merupakan syarat mutlak bagi kemerdekaan sejati suatu bangsa, terlebih Indonesia memiliki sumber daya yang memadai.
“Hari ini, satu langkah lagi di bidang energi kita menuju kemampuan untuk mandiri, kemampuan untuk berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak boleh bergantung pada energi dari luar, tidak boleh,” ucapnya.
Presiden Prabowo juga secara terbuka mengakui masih adanya persoalan tata kelola di tubuh PT Pertamina (Persero) dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, Kepala Negara menegaskan komitmennya untuk membersihkan Pertamina dari praktik korupsi, manipulasi, serta kebijakan impor yang berpotensi merugikan negara dan rakyat.
“Siapa yang Anda nilai tidak bagus, pecat. Jangan ragu-ragu. Demi bangsa dan rakyat, harus tegas. Banyak anak muda yang hebat-hebat, cari,” ungkap Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa pengelolaan sumber daya energi harus dilakukan secara amanah, bersih, dan transparan. Ia mengingatkan bahwa praktik markup merupakan bentuk penipuan dan pencurian yang tidak dapat ditoleransi.
“Terus saya pesankan, mari kita hasilkan untuk rakyat kita. Pemerintahan yang bersih, manajemen yang amanah, mengelola kekayaan bangsa dengan sebaik-baiknya,” tandas Presiden.
Peresmian RDMP Balikpapan ini menjadi tonggak penting transformasi energi nasional, sekaligus penegasan arah kepemimpinan Presiden Prabowo: energi untuk kedaulatan, kesejahteraan, dan harga diri bangsa.
You may like
Menhan Sjafrie Hadiri Penutupan Latsarmil Komcad ASN Gelombang II 2026
Gerindra Pati Kompak Bergerak, Bolone Danang dan Sobat Yeti Turun Bersihkan Sungai Bulumanis Lor
Martin Tumbelaka Dorong Pengawasan Internal APH Diperkuat, Pelanggaran Jangan Tunggu Viral
Jaga Rasa Keadilan, Dasco Setujui Komisi XIII DPR Cek Langsung Lapas Cibinong
Salah Sita Bisa Picu Kerugian, Martin Minta Perlindungan Warga Diperkuat
Bob Hasan: Satu Data Indonesia Harus Terintegrasi, tapi Jangan Buka Celah Data Jebol
Titiek Soeharto Dorong Sapi Lokal Jadi Kekuatan Utama Swasembada Susu
Temuan Ombudsman dan Imipas Berbeda, Sugiat Santoso Minta Lapas Cibinong Diusut
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

