Connect with us

Politik

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Bangun Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa

Published

on

Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk segera memulai pembangunan proyek strategis nasional Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Proyek ini dinilai sangat vital untuk melindungi kawasan pantura dari ancaman rob dan perubahan iklim ekstrim.

“Ini adalah proyek infrastruktur yang sangat strategis dan vital bagi kita. Sebuah mega proyek yang harus kita laksanakan, yaitu Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa,” ujar Presiden Prabowo dalam pidato kuncinya pada Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (12/6/2025).

Presiden mengungkapkan bahwa proyek tanggul laut ini telah direncanakan sejak 1995. Proyek tersebut akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan estimasi biaya pembangunan mencapai 80 miliar dolar AS. Pembangunan tahap awal akan dimulai dari Teluk Jakarta dan diperkirakan membutuhkan waktu 8 hingga 10 tahun.

“Kalau sampai ke Jawa Timur, mungkin butuh waktu 15 sampai 20 tahun. Tidak masalah. Perjalanan seribu kilometer dimulai dari satu langkah. Kita akan segera mulai,” tegasnya.

Untuk mengawal proyek ini, Presiden akan membentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pendanaan tahap awal pembangunan di Teluk Jakarta.

Advertisement

“Kalau biaya Teluk Jakarta sekitar 8–10 miliar dolar, saya kira kita mampu. Saya sudah bertemu Gubernur DKI. Saya bilang, DKI dan Pemerintah Pusat harus berbagi beban. Misalnya, kalau delapan miliar dolar dibagi delapan tahun, berarti satu miliar dolar per tahun. DKI setengah, pemerintah pusat setengah,” jelas Presiden.

Presiden Prabowo juga membuka peluang kerja sama dengan mitra internasional, namun menegaskan proyek ini akan dimulai dengan kekuatan nasional.

“Kita terbuka untuk perusahaan dari Tiongkok, Jepang, Korea, Eropa, atau Timur Tengah yang ingin berpartisipasi. Tapi kita tidak akan menunggu. Kita mulai dengan kekuatan kita sendiri,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...