Connect with us

Nasional

Puan Maharani Ungkap Niat Pemerintah Naikkan Iuran BPJS

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani mengatakan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan masih dimatangkan.

Dia menyebutkan, meskipun belum ada usulan kenaikan dari BPJS (Badan Pengelola Jaminan Sosial), pemerintah sudah menyiapkan konsep terkait hal itu.

Sebelumnya, Wakil Presiden, Jusuf Kalla juga telah memberi lampu hijau untuk kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional itu.

“Ya kami sudah mempunyai konsep ya, sudah ada dengan beberapa pemikiran, dan ada beberapa hal yang harus dilaksanakan dulu oleh BPJS,” kata Puan di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (5/8).

Mantan politikus Senayan itu mengatakan, pemerintah juga sudah mempunyai komitmen rencana kenaikan itu memang sudah harus dilaksanakan untuk bisa memperbaiki manajemen, kinerja, serta defisit BPJS.

Advertisement

“Tetapi bagaimana, kapan ini (dinaikkan), sedang kami matangkan dulu untuk kemudian disepakati atas persetujuan presiden sesuai Undang-Undangnya bagaimana sebaiknya pelaksanaannya,” jelas Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

JK Lantik Pamong Praja Muda IPDN

Ahmed Bin Abdul Aziz Tolak Terlibat Koalisi Militer AS-Inggris

Inspirasi Sehat Jennifer Bachdim

Javad Zarif Beber Sanksi AS karena Tolak Undangan Trump

Mantan Jubir HTI Minta Jokowi Mundur dari Kursi Presiden

Advertisement

Puan mengisyaratkan pemerintah tak ingin gegabah dalam memutuskan kebijakan tersebut. Harus ada argumentasi yang sesuai agar kenaikan iuran BPJS tidak memberatkan masyarakat terutama PBI (penerima bantuan iuran), yang masih jadi tanggungan pemerintah.

“Bukan berarti kenaikan itu tidak jadi tanggungan pemerintah. 96,8 juta yang ada anggota PBI di BPJS tentu saja masih menjadi tanggungan pemerintah,” tegas putri Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri itu.

Bagaimana soal formulasi kenaikannya? “Ya itu dia formulasinya yang masih kami matangkan untuk tidak kemudian membebani masyarakat, namun juga tidak membebani APBN,” lanjut Puan.

Selain tarif, tambah Puan Maharani, pemerintah akan me-review keseluruhan sistem di BPJS sesuai dengan rekomendasi BPKP. Baik pelayanan rumah sakit, kepesertaan, manajemen, mekanisme, bahkan sampai keterlibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan BPJS di daerah itu juga akan ditata kembali. (jpnn)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

Advertisement

The post Puan Maharani Ungkap Niat Pemerintah Naikkan Iuran BPJS appeared first on FAJAR.

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...