Realisasi Wajib Belajar 13 Tahun Harus Menjadi Perhatian Semua Pihak

JAKARTA (2 Januari): Realisasi program wajib belajar 13 tahun sejak Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) harus menjadi perhatian semua pihak, sebagai bagian proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) nasional yang lebih baik.

“Rencana pemberlakuan wajib belajar sejak TK atau pendidikan anak usia dini (PAUD) harus mendapat perhatian dan pemahaman semua pihak, sehingga upaya membangun SDM nasional yang lebih baik dapat diwujudkan,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/1/2025).

Catatan United Nations Children’s Fund (UNICEF) mengungkapkan pentingnya perkembangan anak usia dini dan perlunya mereka memperoleh layanan pendidikan anak usia dini (PAUD).

Pada satu tahun pembelajaran pra-sekolah merupakan landasan bagi anak untuk menanamkan dasar-dasar numerasi, literasi, dan pembentukan karakter.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada 2023 di Indonesia terdapat 30,2 juta jiwa anak usia dini berusia 0-6 tahun atau 10,91% dari total penduduk Indonesia.

Menurut Lestari, keberhasilan program wajib belajar 13 tahun sejak TK sangat diharapkan, sebagai bagian proses menanamkan kemampuan dasar terhadap generasi penerus bangsa.

Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, penanaman kemampuan dasar numerasi, literasi, dan karakter kepada anak usia dini merupakan tahapan penting dalam proses pertumbuhan setiap anak bangsa.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Jawa Tengah II (Kudus, Demak, Jepara) itu berharap, para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dapat membangun kolaborasi yang kuat dalam menyosialisasikan program wajib belajar 13 tahun agar dipahami masyarakat luas.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar PAUD menjadi prioritas pemerintah sebagai bagian proses pembangunan SDM nasional agar generasi penerus bangsa mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan. (*)