Connect with us

Nasional

Remaja Mabuk Rebusan Pembalut, Menteri PPPA Terjunkan Tim

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise, angkat bicara terkait adanya remaja kecanduan air rebusan pembalut di Jawa Tengah. Menurutnya, Kementerian PPPA telah menerjunkan tim ke lokasi.

“Kami tetap mendampingi, mendampingi. Melihat hal-hal begitu tim kami ke lapangan, termasuk satgas-satgas perlindungan perempuan dan anak,” ujar Yohana usai mengisi kuliah umum di Auditorium Merapi Fakultas Geografi UGM, Jumat (9/11).

Terkait fenomena ini, Yohana berpendapat prilaku remaja yang kecanduan air rebusan pembalut lebih dikarenakan kurang optimalnya peran keluarga dalam mendidik anak-anaknya. Akhirnya para remaja tersebut terjerumus pergaulan bebas.

“Dalam undang-undang perlindungan anak orangtua bertanggung jawab untuk menjaga anak-anak mereka, jangan sampai melakukan hal-hal yang salah, dan juga mendidik anak-anak agar berperilaku yang baik dalam kehidupan mereka,” ucapnya.

Oleh karenanya, lanjut Yohana, Kementerian PPPA saat ini sedang mendorong setiap daerah menjadi kabupaten/kota layak anak. Adapun syarat sebuah kabupaten/kota bisa dikatakan ‘layak anak’ apabila ada program spesifik untuk melindungi anak.

Advertisement

“Di dalam indikator-indikatornya itu (kabupaten/kota layak anak), anak-anak tidak boleh merokok, tidak boleh, zat adiktif lainnya tidak boleh dikonsumsi oleh anak-anak. Termasuk yang tadi (rebusan air) pembalut, saya sudah dengar itu,” paparnya.

Yohana mengakui memang sekarang ini banyak gembong narkoba yang memanfaatkan anak-anak. Anak-anak tersebut oleh para pengedar dimanfaatkan untuk menjual barang haram tersebut kepada masyarakat.

“Karena mangsa-mangsa, predator-predator ini mengetahui bahwa anak-anak itu mereka tidak ada hukuman mati. Mereka (anak-anak) hanya mediasi diversi, langsung diloloskan,” ungkapnya.

“Target predator-predator ini sekarang adalah di anak-anak. Jadi sekarang tinggal bagaimana masyarakat kita semua sadar, terutama keluarga sadar untuk melindungi anak-anak kita,” lanjutnya. (det)

rn
source

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...