Connect with us

Nasional

Revolusi Wanita

Published

on

Oleh Dahkan Iskan

Kabarpolitik.com– Revolusi wanita sedang dilakukan Pangeran MbS.

Sekarang ini.

Semula saya melihatnya sepotong-sepotong.

Akhirnya saya melihatnya secara menyeluruh. Kesimpulan saya: Pangeran MbS lagi melakukan pembentukan ‘social capital’.

Modal sosial.

Advertisement

Yang tidak kalah penting dari modal uang.

Begitulah salah satu teori pembangunan: modal sosial harus sama kuat dengan modal uang. Agar pembangunan berhasil.

Tapi, biasanya, orang lebih fokus ke pembentukan modal dalam bentuk dana. Akibatnya, uang itu pun tidak menghasilkan pembangunan. Masyarakatnya tidak cukup siap untuk menggerakkan uang yang disediakan.

Lihatlah langkah Pangeran MbS, Mohamad bin Salman di Saudi Arabia ini:

Wanita mulai boleh mengendarai mobil.

Advertisement

Wanita boleh masuk stadion.

Wanita –ini mengejutkan– boleh bepergian ke luar negeri sendirian. Tanpa didampingi muhrim –laki-laki dari keluarganya: suami, ayah, saudara kandung.

Saat mengurus paspor pun wanita boleh melakukannya sendiri. Pembuatan paspor tidak lagi harus seizin muhrim.

Wanita juga mulai diizinkan mendaftarkan kelahiran anaknya ke catatan sipil. Sendirian. Tanpa muhrim.

Semua itu terjadi hanya dalam dua tahun terakhir.

Advertisement

Perubahan yang begitu cepat.

Tentu Mohamad bin Salman, putra mahkota Saudi Arabia, mendapat tentangan berat.

Dari dalam keluarga kerajaan sendiri –sepupu-sepupu sudah ia masukkan penjara.

Dari wartawan kritis –yang tokohnya sudah dibunuh itu. Dan mayatnya lenyap itu.

Dari para ulama –sudah begitu banyak ulama yang ditangkap. Termasuk salah satunya imam di Masjidil Haram, Mekah itu.

Advertisement

Semula saya hanya melihat itu sebagai serpihan peristiwa.

Saya pun tidak pernah menulis soal wanita boleh mengemudi. Tidak menulis penangkapan-penangkapan. Tidak menulis wanita boleh masuk stadion.

Saya hanya menulis panjang soal pembunuhan wartawan itu.

Saya juga tidak pernah menulis proyek besar MbS: Visi Saudi 2030. Yakni target pembangunan Saudi yang tidak lagi mengandalkan minyak mentah.

MbS merancang, bagaimana pasca minyak nanti Saudi bisa menjadi negara maju, modern, dan kuat. Sepuluh tahun lagi.

Advertisement

Mimpi “Visi Saudi 2030” sudah begitu dekatnya. Baru dicanangkan 25 April 2016. Baru tiga tahun lalu. Sudah harus berhasil 10 tahun lagi.

Kini nyaris tidak ada oposisi di Saudi. Pun dari kalangan ulama. Yang menentang pun tidak bisa berkutik. Maksimum mereka hanya bisa ‘beroposisi dalam diam’.

Baru sekarang saya mencoba melihatnya secara menyeluruh. Menghubung-hubungkan semua kejadian itu. Satu dengan lainnya.

Ternyata MbS lagi menjalankan skenario besar. Membuat konsep. Menggalang modal finansial. Juga modal sosial.

Salah satu modal sosial yang besar adalah wanita.

Advertisement

Bagaimana pembangunan bisa berhasil kalau yang produktif hanya laki-laki?

Mari kita hitung:

Produktivitas penduduk laki-laki —katakanlah— 80. Tidak mungkin 100. Sebagian laki-laki sudah sangat tua, sakit, atau gila.

Produktivitas penduduk wanita —katakanlah—10. Ini lantaran wanitanya dikekang: tidak boleh keluar rumah, tidak boleh mengemudi.

Ganjar Pranowo Bangga dengan Gelar Bangsawan Bugis

Hendi Upayakan Gratiskan Biaya Pemakaman di Kota Semarang

Advertisement

Nasdem Usulkan Lima Nama untuk Posisi Wakil Ketua DPRD Maros

Alat Utama Sistem Pertahanan TNI Dipamerkan di Mal

Tersisa Lima Hari, Segera Daftarkan Anak di Lomba Mewarnai Hotel Arthama

Maka 80 ditambah 10 = 90.

Berarti angka rata-ratanya 45.

Advertisement

Bandingkan dengan negara seperti Tiongkok.

Produktivitas penduduk laki-laki 80.

Produktivitas penduduk perempuan 75.

Kalau ditotal: 155. Berarti rata-rata 75 lebih.

Begitu banyak selisihnya.

Advertisement

Belum lagi dihitung faktor pengurang. Misalnya terjadinya pertengkaran. Berkurang sekian poin.

Terjadi demo besar. Berkurang lagi.

Terjadi konflik. Berkurang terus.

Coba sekarang kita hitung sendiri modal sosial kita. Ups, tidak jadi. Sebaiknya Anda sendiri yang menghitung.

Saya tinggal membaca hasil hitungan Anda. Menyenangkan –bisa untuk permainan game teori pembangunan. (Dahlan Iskan)

Advertisement

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

The post Revolusi Wanita appeared first on FAJAR.

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...