Roberth Rouw Minta Pemerintah Perhatikan Penerbangan Perintis di Papua

JAKARTA (4 Desember): Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Roberth Rouw, mengungkapkan sejumlah permasalahan terkait infrastruktur dan transportasi di Papua dalam Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, serta Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Kabasarnas) Marsdya TNI Kusworo, dan Korlantas Polri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12)

Dalam rapat yang membahas kesiapan infrastruktur dan transportasi jelang liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) itu, Roberth meminta agar pemerintah memerhatikan kebutuhan penerbangan perintis dan infrastruktur di Papua.

“Libur Natal dan Tahun Baru menjadi momen yang sangat dinantikan masyarakat Papua. Namun, akses transportasi udara yang terbatas membuat penerbangan perintis menjadi sangat vital bagi warga di daerah pegunungan. Pada Nataru ini, banyak masyarakat Papua yang ingin kembali ke daerahnya, dan satu-satunya cara adalah melalui penerbangan. Saya meminta perhatian dari Dirjen Perhubungan Udara untuk menambah penerbangan perintis di wilayah kami,” tegas Roberth.

Selain itu, Roberth juga mengungkapkan keluhan terkait proses transit penerbangan di Makassar. Ia mengkritik perlakuan yang dirasa tidak adil bagi penumpang asal Papua yang harus turun dan membawa seluruh barang bawaan, meskipun sudah melewati pemeriksaan di Jakarta.

“Kami seringkali harus turun dan membawa barang bawaan kabin, melewati pemeriksaan yang ketat lagi. Padahal kami sudah mengikuti semua aturan di Jakarta. Apakah tidak bisa dibuat pintu khusus bagi penumpang transit agar proses ini lebih mudah dan nyaman?” ujar dia.

Legislator NasDem dari Dapil Papua Pegunungan itu juga menyoroti lambatnya progres pembangunan Jalan Trans Papua yang menjadi salah satu janji penting Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, meski sudah bertahun-tahun berjalan, hingga kini banyak daerah di Papua yang belum menikmati akses jalan yang layak.

“Sudah hampir enam tahun pembangunan Trans Papua masih belum selesai. Kami berharap Menteri Pekerjaan Umum dapat memberikan perhatian lebih agar masyarakat Papua bisa merasakan fasilitas yang setara dengan daerah lain,” tandasnya.

(WH/*)