Connect with us

Politik

Rokhmat Ardiyan Tegaskan Komitmen Presiden Prabowo Jaga Ekosistem Raja Ampat

Published

on

Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menjaga kelestarian ekosistem Raja Ampat, Papua Barat.

“Komitmen Presiden bukan hanya soal keindahan alam, tapi juga menjaga warisan bangsa bagi generasi mendatang dengan semangat patriotisme,” ujarnya, Minggu (8/6/2025).

Rokhmat menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi Raja Ampat yang mulai terancam oleh aktivitas yang bertentangan dengan semangat pelestarian. Ia menekankan pentingnya melindungi kawasan seluas 1,1 juta hektare tersebut yang memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, serta menjadi tumpuan ekonomi masyarakat lokal melalui ekowisata dan perikanan berkelanjutan.

“Ini habitat lebih dari seribu spesies dan 600 ribu karang. Kehidupan masyarakat di sana sangat bergantung pada alam yang lestari,” katanya.

Raja Ampat, menurutnya, juga berperan penting sebagai pusat penelitian, pendidikan, dan pelestarian budaya lokal.

Advertisement

“Keindahan dan kearifan lokal di Raja Ampat harus dijaga bersama. Ini destinasi wisata kelas dunia,” ucapnya.

Ia menolak tegas rencana pembangunan tambang di sekitar kawasan tersebut karena dinilai merusak ekosistem dan kehidupan masyarakat.

“Pertambangan di wilayah ini sangat membahayakan. Terumbu karang, laut, dan sumber penghidupan masyarakat bisa hancur. Saya sangat prihatin,” tegasnya.

Rokhmat mendesak kementerian terkait untuk mencabut izin pertambangan yang dinilai bermasalah, serta menegaskan bahwa pendekatan hukum harus dilakukan secara adil.

“Langkah hukum dari KLHK dan Kementerian ESDM harus segera dilakukan. Izin yang tidak sejalan dengan semangat pelestarian harus dicabut,” tuturnya.

Advertisement

Ia menambahkan, investasi di Raja Ampat tetap bisa dilakukan selama mendukung pelestarian lingkungan dan pengembangan pariwisata.

Fraksi Gerindra, lanjut Rokhmat, mendukung penuh penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan di kawasan konservasi seperti Raja Ampat.

“Meskipun tambang berada 30 km dari kawasan utama, jarak itu tetap berisiko tinggi. Prinsip keadilan dan konservasi harus ditegakkan,” tutupnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...