Connect with us

Nasional

Sandiaga Uno: Sertifikasi Halal Gratis LPPOM MUI Bantu Pulihkan UMKM Pasca-Covid-19

Published

on

JAKARTA—Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI, Sandiaga Salahuddin Uno, mengapresiasi LPPOM MUI yang telah konsisten membantu UMKM dalam bentuk fasilitas sertifikasi halal gratis.

Menurut Sandiaga saat menjadi narasumber Festival Syawal yang digelar LPPOM MUI secara virtual, Kamis (9/6/2022), hal ini dapat mendorong bangkitnya UMKM pasca-Covid-19.

Menurut dia, pembatasan mobilitas selama hampir dua tahun terakhir sangat berdampak terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Salah satu bagian penting yang terdampak adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Dia menyebutkan berdasarkan survei Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 23,1 persen UMKM mengalami penurunan pendapatan dan 19,5 persen UMKM mengalami hambatan distribusi,” kata Sandiaga dikutip MUIdigital, Sabtu (11/6/2022.

Sandiaga Uno menjelaskan survei dari sejumlah lembaga menunjukkan bahwa UMKM kesulitan untuk mengembalikan pinjaman, membayar biaya operasional, dan pemenuhan bahan baku. Selain itu, angka pelanggan pun berkurang dan adanya hambatan dalam proses distribusi serta produksi.

Advertisement

Menurutnya, kesulitan ini tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, tetapi juga oleh masyarakat seluruh dunia. Namun kabar baiknya, laporan World Economic Outlook memproyeksikan Indonesia akan mencatatkan perbaikan pada 2022 bahkan World Rank memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,2 persen pada 2022 seiring perekonomian dunia yang berangsur membaik dan terkendalinya pandemi Covid-19.

“Indonesia optimis terus bergerak maju. Indonesia telah mengaplikasikan langkah-langkah pemulihan dengan mengedepankan strategi inovasi, adaptasi dan kolaborasi,” tuturnya.

Lebih lanjut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini mengatakan prioritasnya adalah membangun kembali kepercayaan pasar agar mobilitas masyarakat meningkat. “Hal ini sekaligus menjadi momentum yang tepat untuk mendorong pengembangan ekosistem halal di Indonesia,” jelasnya.

Sandiaga membeberkan sertifikasi halal merupakan satu kebutuhan yang harus dipenuhi agar produk Indonesia dapat bersaing di pasar global. Hal ini juga bermanfaat dalam membuka peluang usaha dan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya sehingga berdampak pada perekonomian nasional.

“Mari kita bersama selalu semangat berkontribusi dalam kebangkitan ekonomi Indonesia pascapandemi,” kata dia. (Shafira Amalia, ed: Nashih)

Advertisement

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...