Connect with us

Nasional

Sekeretaris BPET-MUI Tegaskan Khilafatul Muslimin Tidak Relevan di Indonesia

Published

on

JAKARTA—Fenomena khilafah kembali mencuat di publik dalam pusaran kasus Khilafatul Muslimin. Belakangan ini, sejumlah orang yang terindikasi sebagai pemimpin dan tokoh penting pergerakan Khilafatul Muslimin ditangkap di beberapa daerah.

Merespons fenomena khilafah, Sekretaris Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme (BPET) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Wachid Ridwan, menegaskan sistem kekhilafahan sudah tidak relevan jika hendak diterapkan sebagai sistem bernegara di Indonesia.

Hal itu dia sampaikan dalam kesempatan acara Webinar Kebangsaan oleh BPET-MUI dalam memaknai pergerakan politik kekhilafahan, Sabtu (11/06/2022), setelah sebelumnya juga di menyampaikan di berbagai kesempatan dan di sejumlah media.

“Dari perspektif nasionalisme sebenarnya sudah cukup runut, bagaimana negara ini menjadi konsesus negara kesatuan (NKRI), ideologi Pancasila, dan dasar yang konstitusional,” kata Wachid dalam paparan materinya, sebagaimana dikutip dari TVMUI, Selasa (14/6/2022).

Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta itu juga menyampaikan tidak bisa mengualifikasi wacana ideologis perpolitikan yang dibawa dalam pergerakan Khilafatul Muslimin. Hal itu, kata Wachid, karena berbagai kemungkinan ideologis politik ada di dalamnya.

Advertisement

Tapi yang pasti, kata dia, Khilafatul Muslimin tidak konsisten dalam misi perubahan yang dibawanya. Mereka cenderung polaritatif antara wacana oral dan fakta pergerakan di lapangan, “Jadi mereka mengatakan dirinya Pancasilais, tapi dalam penelitian, mereka tidak ikut milih ketika Pemilu,” lanjut dia.

Berangkat dari fakta ini, Wachid tetap optimis, aktor penting dalam penanggulangan wacana ideologi politik khilafah adalah pemerintah dan negara dengan memperkuat kualifikasi normatif soal khilafah (perundang-undangan).

“Karena bagaimanapun, mereka bilang ini adalah pergerakan dakwah, ceramah-ceramah biasa, tapi faktanya tidaklah demikian. Mereka membawa misi ideologis yang lebih dari sekadar dakwah,” kata Wachid menjelaskan. (A Fahrur Rozi, ed: Nashih)

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...