Sekjen Kemhan Wakili Menhan Hadiri Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pembangunan Jembatan Penghubung Pusdiklatpassus Kopassus

Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Letnan Jenderal TNI Tri Budi Utomo, mewakili Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, menghadiri acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pembangunan Jembatan Penghubung dan Jalan Akses menuju Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus. Kegiatan yang berlangsung di Makopassus Cijantung, Jakarta, pada Rabu (6/5/2026) ini menjadi tonggak penting dalam upaya modernisasi sarana prasarana pertahanan.

Kesepakatan bersama ini ditandatangani oleh tujuh pihak, yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Komando Pasukan Khusus TNI, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, PT PLN Indonesia Power, dan PT Dutaraya Investindo (Kota Baru Parahyangan).

Acara diawali dengan sambutan dari Wakil Panglima Kopassus, Mayor Jenderal TNI Ferdial Lubis yang membacakan amanat Panglima Kopassus menekankan bahwa proyek jembatan di Kecamatan Batujajar ini memiliki nilai historis dan emosional yang tinggi bagi warga baret merah. Pembangunan ini merupakan respons strategis terhadap pengembangan organisasi Kopassus yang kini telah merambah hingga enam grup di berbagai wilayah kunci Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dalam amanatnya menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan pembangunan infrastruktur ini berjalan efektif dan efisien dengan target operasional yang optimal sebelum tahun 2029, guna mendukung mobilitas pasukan serta konektivitas wilayah di sekitar kawasan militer.

Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan oleh Sekjen Kemhan, ditegaskan bahwa pembangunan infrastruktur ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bagian integral dari penguatan sistem pertahanan negara dalam menghadapi dinamika global yang kompleks. “Pembangunan sarana dan prasarana pendukung, termasuk akses jalan dan jembatan, menjadi elemen penting dalam memastikan kelancaran operasional, mobilitas, serta efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan latihan pasukan khusus,” ujar Sekjen saat membacakan amanat Menhan.

Sinergi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pembinaan prajurit profesional, tetapi juga memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat lokal melalui peningkatan aksesibilitas yang menghubungkan kawasan militer dengan area perkotaan menuju visi Indonesia Emas 2045. (Biro Infohan Setjen Kemhan)