Connect with us

Nasional

Seperti Soekarno, Jokowi Bakal Dikenang Rakyat Indonesia

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA — Komisioner Ombudsman RI, Laode Ida menilai keputusan Presiden Jokowi memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan akan berdampak besar.rnJika rencana itu benar-benar terealisasi, Jokowi tidak akan pernah dilupakan rakyat Indonesia di masa datang.rn”Akan jadi presiden kedua setelah Presiden Soekarno yang lahirkan Indonesia sebagai bangsa besar. Membingkai keragaman multi-identitas dan budaya. Jokowi juga mewujudkan kehendak Presiden Soekarno untuk pindahkan ibu kota ke Kalimantan,” kata Laode dalam pesan WhatsApp, Jumat (23/8).rnLalu apa sih urgensinya pindah ibu kota? Menurut Laode, ada dua faktor penting yang harus disimak. Pertama, distribusi pemerataan pembangunan.rnPembangunan infrastruktur fisik niscaya akan terjadi dengan sendirinya di Pulau Kalimantan khususnya Kaltim. Manusia pun akan menyusul mendekat di kawasan itu, sehingga kepadatan di Pulau Jawa khususnya Jabodetabek akan berkurang.rnKedua, kelancaran dalam proses-proses pemberian pelayanan. Akibat kepadatan yang begitu tinggi, berurusan di Jakarta kerap membuang banyak waktu di perjalanan karena kemacetan yang parah.rn”Faktor kedua ini sebenarnya mengambil contoh kota pemerintahan di negara-negara persemakmuran seperti Australia, Afrika Selatan, India, dan Malaysia. Kota pemerintahan dibuat tak menyatu dengan pusat bisnis. Dalam konteks Indonesia, barangkali Jakarta hanya fokus sebagai pusat bisnis dan jasa,” bebernya.rnNamun demikian, ada perbedaan antara ibu kota pemerintahan Indonesia nantinya, dengan negara-negara persemakmuran itu. Di negara-negara persemakmuran itu, lanjutnya, kota pemerintahan dengan kota bisnis tak terlalu jauh. Bisa dijangkau dengan cepat melalui jalur darat.rnSedangkan untuk Indonesia, posisi kota pemerintahan dengan Jakarta yang sudah tumbuh jadi pusat bisnis dan jasa hanya bisa dijangkau dengan pesawat atau kapal laut. Sehingga bukan mustahil Jakarta akan jadi kota yang lesuh secara ekonomi. Apalagi jika nanti kantor-kantor perusahaan besar ikut pindah untuk dekat dengan pejabat pengambil kebijakan negara.rn”Hal itu akan jadi masalah tersendiri di kelak kemudian hari,” ucapnya.rnMenurut Laode, permasalahan sekarang, adalah persiapan pindah ibu kota dengan target waktu demikian singkat. Anggaran negara dalam jumlah besar akan digelontorkan untuk kejar target pembangunan infrastruktur fisik. Maka niscaya akan berdampak serius juga pada sektor-sektor lain yang harusnya jadi prioritas. (jpnn)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...