Connect with us

Nasional

Setelah Digratiskan, Perawatan Jembatan Suramadu Didanai APBN

Published

on

Kabarpolitik.com, SURABAYA – Status Jembatan Suramadu resmi berubah kemarin. Dari awalnya jembatan tol menjadi jembatan non-tol. Perubahan itu secara otomatis menghapus tarif masuk jembatan sepanjang 5,4 kilometer tersebut.

Penegasan itu disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin. “Dengan ucapan bismillah, jembatan tol Suramadu diubah menjadi jembatan non-tol biasa,” katanya. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di atas truk kontainer tanpa bak berwarna kuning.

Mantan wali kota Solo itu mengatakan, keputusan pemerintah menggratiskan Jembatan Suramadu merupakan upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah Madura. “Kita berharap pertumbuhan ekonomi Madura makin membaik. Investasi bisa naik, demikian juga properti maupun pariwisata,” ujarnya.

Dia menyatakan, selama ini beberapa kebijakan pemerintah ternyata belum membawa dampak ekonomi positif bagi Madura. Salah satu indikatornya adalah angka kemiskinan yang masih tinggi. Di seluruh kabupaten/kota di Madura, persentase kemiskinan masih 16-23 persen. Bandingkan dengan wilayah Surabaya-Sidoarjo-Gresik yang berada di angka 4-6 persen.

Selain itu, penghapusan tarif masuk Jembatan Suramadu merupakan respons atas keluhan sejumlah pengusaha yang ingin berinvestasi di Madura. Jokowi menceritakan, pernah ada investasi penanaman tebu yang akan masuk ke Madura. Namun, pemberlakuan tarif Suramadu membuat biaya logistik menjadi tinggi. “Akhirnya investasi itu batal gara-gara ini (tarif masuk tol Suramadu, Red),” ujarnya.

Advertisement

Dia mengakui, kebijakan itu bakal membuat pemasukan negara dari sektor tol berkurang. “Namun, negara tak berhitung untung rugi. Jangan selalu bawa itung-itungan. Yang penting, benefit-nya dirasakan masyarakat.”

Dengan perubahan status dari jembatan tol menjadi jembatan biasa, seluruh perawatan-pemeliharaan Suramadu bakal ditanggung APBN. Meski demikian, menurut Jokowi, kebijakan itu tak akan berdampak signifikan pada kekuatan APBN. Apalagi, sebenarnya pendapatan dari tarif tol Suramadu tidak banyak. “Saya pikir pemasukannya mencapai angka triliun. Ternyata tadi saya tanya teman-teman PU (Pekerjaan Umum, Red) hanya Rp 120 miliar. Tiap tahun,” katanya.

Jokowi berharap, setelah Suramadu digratiskan, upaya percepatan pembangunan dan investasi di Madura segera dilakukan. Terutama yang membawa dampak signifikan pada penyediaan lapangan kerja. Selain itu, dia menegaskan bahwa pemerintah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menceritakan asal-usul Jembatan Suramadu hingga akhirnya digratiskan. Kebijakan itu dimulai pada 2015. Awalnya, tokoh masyarakat-ulama Madura mengajukan permintaan agar tarif tol Suramadu untuk roda dua dihapus. Setelah melalui perhitungan dan kajian, akhirnya pemerintah mengabulkan permintaan itu.

Namun, kebijakan tersebut tak membawa dampak signifikan. Lalu, pada 2016 ada masukan dari tokoh, ulama, dan kiai agar tarif tol untuk selain roda dua dikurangi. “Akhirnya tarifnya diturunkan 50 persen,” katanya.

Advertisement

Ternyata, kebijakan tersebut juga belum memberikan efek positif bagi perkembangan di Madura. “Jadi, kebijakan ini melalui tahapan yang sangat panjang,” katanya.

Dia tidak menampik bahwa penggratisan Suramadu juga bisa membawa dampak negatif. Salah satunya adalah sepinya pelabuhan penyeberangan. “Setiap kebijakan ada plus minus. Untuk masalah ini, saya minta Pak Bupati mencari jalan keluar,” katanya.

Peresmian penghapusan tarif tol Suramadu itu juga dihadiri Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Ada juga Gubernur Jatim Soekarwo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, hingga Johan Budi, juru bicara kepresidenan. Hadir pula para kepala daerah dari Madura. Hadir pula sejumlah tokoh dan ulama Madura.

Sementara itu, Bupati Bangkalan RK Abdul Latif Amin Imron optimistis penggratisan Suramadu berdampak positif. Terutama terkait iklim investasi dan perbaikan sektor ekonomi. Sebab, selama ini salah satu yang membuat investor enggan berinvestasi di Madura adalah mahalnya tarif tol.

Latief mengungkapkan, sebenarnya Pemkab Bangkalan sudah memfasilitasi investasi. Termasuk perizinan yang efisien. “Insya Allah, (dengan penggratisan ini, Red) investor bisa tertarik.”

Advertisement

Terkait potensi matinya aktivitas pelabuhan, Latief mengatakan bahwa masalah itu juga tengah dicarikan solusi. “Kami sedang setting agar pelabuhan tetap hidup,” ujarnya.

Selain tetap berfungsi sebagai pelabuhan penyeberangan, ada wacana dijadikan pelabuhan wisata. “Nanti kami rembuk dengan semua pihak. Termasuk pengusaha kapal. Jika memungkinkan, tentu akan ada kerja sama,” katanya.

Dia juga mengakui belum beresnya pembebasan lahan untuk pengembangan kawasan Suramadu. “Tentunya kita semua akan duduk bersama untuk membahas apa yang menjadi masalah, terutama di bawah,” ucap dia.

Abdul Latif optimistis masalah itu bisa dicarikan jalan keluar. Syaratnya, ada musyawarah dengan masyarakat. “Sehingga ada solusi,” katanya. (ris/c10/c4/oni/JPC)

rn
source

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...