Connect with us

Politik

Soal Kabar Jokowi Bakal Jadi Dewan Pembina PSI, Ini Kata Kaesang

Published

on

Kaesang Pangarep tidak banyak berkomentar menanggapi beredarnya kabar mantan presiden Joko Widodo yang juga ayahnya, akan menjadi dewan pembina di Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Menurut dia, penentuan Jokowi menjadi dewan pembina PSI bukan kewenangannya.

“Karena dewan pembina itu secara nomenklaturnya sudah berbeda. Harus tanya ke dewan pendiri partai. Itu bukan wewenang saya,” ujar Kaesang saat ditemui wartawan di Kabupaten Karanganyar, Rabu malam, 16 Juli 2025.

Kehadiran Kaesang di kota berjuluk Bumi Intanpari itu dalam rangka pertemuan dengan para kader PSI Jawa Tengah, Karanganyar, Solo, Sukoharjo, Klaten, Wonogiri, dan Sragen. Ditanya apakah setuju Jokowi menjadi Dewan Pembina PSI, Kaesang mengatakan hal itu belum tentu terjadi. Dia pun tidak ingin berandai-andai.

“Ya kan ini biar berjalan dulu. Kongresnya belum selesai. Biar kongres berjalan. Kan belum terjadi. Nggak usah ada kata andai,” ucap dia.

Jokowi direncanakan menghadiri kongres perdana PSI di Kota Solo, 19-20 Juli 2025. Presiden ke-7 itu juga dikabarkan akan menjadi narasumber di agenda besar PSI itu. Terkait rencana kehadiran Jokowi di kongres PSI tersebut, Kaesang tak menjawab gamblang saat ditanya apakah itu menjadi salah satu sinyal kuat Jokowi akan bergabung dengan PSI. Dia menyebut itu adalah rencana panitia kongres.

Advertisement

“Oh itu kan (rencana) panitia. Saya bukan bagian dari panitia,” ucap dia.

Jokowi sebelumnya mengatakan akan menghadiri Kongres PSI. Mantan wali kota Solo itu mengaku telah mendapatkan undangan dari PSI. “InsyaAllah saya hadir. Saya diundang, saya datang,” ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Senin, 14 Juli 2025.

Namun Jokowi tidak menjelaskan apakah di kongres perdana PSI akan menjadi narasumber atau tidak. “Itu tanyakan ke PSI yang mengundang,” ucap dia.

Saat ditanya apakah PSI akan jadi pelabuhan baginya untuk bergabung dengan partai politik, Jokowi menegaskan masih diperhitungkan dan menjadi pertimbangan. “Semua masih perhitungan, pertimbangan yang matang, dan perlu pertimbangan matang,” ucap dia.

 

Advertisement

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...