Connect with us

Nasional

Surplus Beras 2,85 Juta Ton Tak Bikin RI Lepas dari Impor

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Melalui data paling mutakhir, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data produksi beras hingga akhir tahun surplus 2,85 juta ton. Namun, bukan berarti pasokan beras dalam negeri menjadi aman lantaran adanya surplus 2,85 juta ton beras. Hal itupun diakui oleh Kepala BPS Kecuk Suhariyanto.

“Jangan sampai kita berpendapat dengan surplus 2,85 juta ton itu jadi aman lho,” kata Kecuk dalam konferesni pers di Jakarta, Rabu (24/10).

Angka surplus ini didapat dari perkiraan total produksi Gabah Kering Giling (GKG) 2018 sebesar 56,54 Juta Ton atau setara dengan 32,42 Juta Ton beras. Lalu dikurangi konsumsi beras baik secara langsung di tingkat rumah tangga maupun konsumsi tidak langsung pada 2017 mencapai 29,57 juta ton per tahun.

Setidaknya ada dua hal yang membuat masyarakat tak berharap banyak bahwa surplus produksi beras bisa menjamin pasokan. Pertama, jumlah kebutuhan rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pedagang, penggilingan, industri hotel, restoran dan kafe (horeka), serta ke Perum Bulog.

Dia menjelaskan, 44 persen dari surplus beras 2,85 juta ton dikonsumsi 14,1 juta rumah tangga produsen. Jumlah itu setara 1,35 juta ton beras. Artinya, rata-rata setiap satu rumah tangga produsen hanya mendapat surplus 7,5 kilogram beras per bulan. Belum lagi, kondisi pada bulan-bulan tertentu yang memengaruhi musim panen.

Advertisement

Kedua, data surplus beras sebanyak 2,85 juta ton bukanlah posisi stok melainkan tersebar di beberapa daerah. Selanjutnya, BPS mendata ada tiga provinsi dengan produksi padi (GKG) tertinggi yakni di Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah masing-masing sebesar 10,54 juta ton, 9,54 juta ton, dan 9,51 juta ton.

Sehingga, kata Kecuk, pemerintah masih harus mengantisipasi defisit beras. Terutama pada bulan-bulan tertentu saat belum memasuki musim panen. Sementara itu, Head of Research Center of Indonesian Policy Studies (CIPS) mengatakan salah satu tolok ukur perlu atau tidaknya impor beras adalah harga di tingkat konsumen.

“Indikator yang paling reliable itu harga. Nyatanya, harga beras kita itu lebih mahal daripada Thailand dan Vietnam,” kata dia. (uji/JPC)

rn
source

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...