Connect with us

Nasional

Syahrul Bilang Jokowi Tak Boleh Dibiarkan Kerja Sendiri

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA–Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, Indonesia dipimpin oleh seorang pemimpin yang punya visi dan mimpi besar, Indonesia Maju. Sosok itu tak lain ialah Joko Widodo (Jokowi).

Anggota Tim Penasihat Kantor Staf Kepresidenan (KSP) itu mendukung upaya Jokowi membawa Indonesia sejajar dengan negara-negara maju lain. Oleh sebab itu, Syahrul menilai, Jokowi perlu diperkuat dan tidak boleh dibiarkan bekerja dan berjuang sendirian.

“Tidak ada lagi cerita, Jokowi adalah pemimpin kita. Tugas kita adalah mengisi Jokowi agar lebih kuat, lebih baik. Jokowi harus diperkuat sehingga mengambil langkah yang tepat dan bijak. Kita tidak boleh membiarkan Jokowi sendiri,” ujar Syahrul, Kamis (25/7).‎

Mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini menambahkan, salah satu ciri seorang pemimpin adalah tidak hanya meladeni dirinya sendiri. Pemimpin harus menjadi orang yang berani berkorban untuk orang lain demi terwujud kebaikan bersama.

Politikus Partai Nasdem ini memegang teguh empat kebenaran selama dirinya menjadi pemimpin atau saat menjadi kepala daerah di Sulawesi Selatan selama 20 tahun.

Advertisement

Hari Ini Trofi Piala Indonesia Tiba di Makassar

Kemenhub Larang Terbangkan Drone di Kawasan Bandara

Presiden Iran Minta Inggris Lepas Supertanker Grace-1

Seorang pemimpin juga harus berani mengambil risiko dalam menghadapi suatu persoalan dan memberikan solusi yang tepat. “Ia tidak boleh egois, tetapi harus bisa berbagai, merangkul, dan mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan,” katanya.

Lebih lanjut, Syahrul mengatakan seorang pemimpin juga harus sensitif terhadap kemajuan-kemajuan dan perkembangan zaman serta teknologi yang tidak terbendung lagi. Pemimpin, harus mempunyai orientasi yang jelas di masa depan.

“Pemimpin harus visioner, kreatif di era seperti sekarang ini. Pemimpin harus mampu menunjuk arah kemana orang yang dipimpin mau dibawa, tentunya dibawa kepada kemajuan, kebaikan, dan kesejahteraan,” tuturnya. (jp)

Advertisement

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

The post Syahrul Bilang Jokowi Tak Boleh Dibiarkan Kerja Sendiri appeared first on FAJAR.

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...