Tak Ada Ampun untuk Pelanggar Karhutla, Presiden Prabowo Perintahkan Izin Dicabut dan Pidana Diusut

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penindakan tegas terhadap korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selain pencabutan izin, Presiden meminta dugaan unsur pidana tetap diselidiki terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas secara hybrid terkait penanganan sejumlah bencana di Indonesia dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/9/2026). Dalam rapat tersebut, Presiden menyoroti laporan Kapolri mengenai dugaan kebakaran yang disengaja serta keterlibatan sejumlah korporasi.

“Jadi semua tadi yang dinilai oleh Kapolri, diverifikasi yang melanggar, kita akan bertindak dengan keras. Apalagi yang sudah diberi sanksi tahun-tahun yang dulu, kalau sekarang masih dia melanggar, berarti tidak ada jalan lain, kita harus cabut semua izin-izinnya,” tegas Presiden.

Presiden menegaskan, pencabutan izin harus segera dilakukan apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya tanggung jawab dan pelanggaran. Ia juga meminta agar proses hukum tetap dilanjutkan jika ditemukan unsur pidana.

“Dan akan kita lakukan dalam waktu dekat, saya minta tidak usah lagi ada macam-macam kalau memang sudah jelas bahwa dia bertanggung jawab, kita harus cabut semua izinnya. Dan bila perlu setelah dicabut, tetap kita selidiki unsur pidananya. Tidak ada ampun mulai sekarang,” lanjutnya.

Kepada Kapolri, Presiden meminta seluruh jajaran terkait dikerahkan untuk mendalami dugaan pelanggaran secara menyeluruh dan memastikan pihak yang terbukti bertanggung jawab ditindak sesuai ketentuan hukum.

“Kapolri saya minta all out. Saya minta kerahkan instansi yang di bawah kalian. Selidiki sedalam-dalamnya dan kita tindak. Kita tidak bisa lagi toleransi soal ini,” ujar Presiden.

Selain penegakan hukum, Presiden meminta pemerintah menjaga kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi karhutla. Berdasarkan laporan yang diterimanya, kondisi dalam satu setengah bulan ke depan masih cukup rawan sehingga pemerintah perlu mempertahankan stamina dan meningkatkan langkah antisipasi.

“Kita harus punya stamina, ketahanan, tadi sudah dilaporkan satu setengah bulan ke depan masih cukup rawan, tapi kita sekarang akan mencari langkah-langkah solusi menyeluruh,” kata Presiden.

Presiden juga menekankan pentingnya menjadikan penanganan karhutla sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat sistem mitigasi. Persiapan yang lebih masif diperlukan agar pencegahan dan penanganan karhutla ke depan dapat dilakukan lebih cepat, terpadu, dan efektif.

“Dan ini juga mengingatkan kita bahwa persiapan kita harus lebih masif, dan penanganan-penanganan yang akan datang saya yakin akan lebih baik dari pengalaman kita sekarang. Saya tekankan bahwa masalah kebakaran hutan ini harus kita benar-benar kendalikan,” tandas Presiden.