Politik
Tak Hanya Transformasi, Kawendra Tekankan Telkom Wajib Hadir hingga Pelosok
Published
5 bulan agoon
Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menegaskan pentingnya percepatan transformasi serta pemerataan layanan digital oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk hingga ke wilayah pelosok. Hal itu disampaikannya usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Bandar Lampung, Lampung, Sabtu (11/4/2026).
Kawendra menjelaskan, kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi VI terhadap mitra kerja, khususnya Telkom beserta subholding-nya, termasuk Telkomsel. Dalam pertemuan tersebut, Komisi VI DPR RI mendalami berbagai aspek strategis, mulai dari kinerja perusahaan hingga rencana bisnis ke depan.
“Hari ini kita melakukan kunjungan kerja spesifik untuk meninjau dan berdiskusi lebih dalam dengan mitra kita, salah satunya Telkom. Kita mendalami bagaimana progres Telkom di tengah perkembangan dunia yang sangat cepat,” ujar Kawendra.
Ia menambahkan, Komisi VI juga menyoroti arah transformasi bisnis Telkom, terutama dalam menghadapi era efisiensi dan restrukturisasi perusahaan. Menurutnya, sebagai grup BUMN dengan banyak entitas usaha, Telkom tengah memasuki fase streamlining atau penataan ulang, termasuk kemungkinan mergerisasi di dalam grup.
“Kita melihat Telkom ini grup besar dengan banyak perusahaan. Saat ini sedang masuk ke era streamlining, itu juga menjadi perhatian dan pendalaman kami dalam rapat,” jelas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Selain aspek korporasi, Kawendra menekankan pentingnya pemerataan akses digital, khususnya di daerah-daerah terpencil. Ia mengungkapkan bahwa dalam kunjungan tersebut, pemerintah daerah turut menyampaikan kondisi riil di lapangan terkait kebutuhan konektivitas.
“Kehadiran kita di Lampung ini juga untuk mendengar langsung kondisi di daerah. Realitasnya, masih ada wilayah pedesaan dan daerah terluar yang membutuhkan percepatan konektivitas,” ungkapnya.
Menurutnya, akses teknologi kini bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan dasar masyarakat. Konektivitas digital dinilai sangat penting untuk membuka peluang ekonomi, akses informasi, hingga peningkatan kualitas pendidikan, terutama bagi masyarakat di wilayah pelosok.
“Akses teknologi ini sudah menjadi kebutuhan. Bukan hanya untuk peluang ekonomi, tetapi juga untuk memastikan masyarakat, termasuk anak-anak di daerah, mendapatkan akses informasi dan pendidikan yang lebih baik,” tutupnya.
Menhan Sjafrie Hadiri Rapat Paripurna DPR RI, Penjualan Eks KRI Ki Hajar Dewantara Disetujui
Hari Keempat Pembinaan KKRI, Kadet Perkuat Nilai Sejarah, Ideologi, dan Kecakapan Digital
Kemhan dan TNI Perkuat Respons Bencana, dari Erupsi, Gempa NTT Hingga Karhutla
Sumur Mulai Mengering, Rocky Candra Bergerak Kirim Bantuan Air Bersih untuk Warga Tangkit
23 Rumah Terbakar, Gerindra Makassar Bergerak Bantu Warga Asrama Kodam Mattoanging
Peduli Korban Kebakaran, DPC Gerindra Badung Turun Langsung Salurkan Bantuan
Baleg Kebut RUU Reforma Agraria, Bob Hasan Targetkan Rampung Sebelum Hari Tani
Sri Meliyana Ingatkan Peserta JKN Aktif Cek Status Kepesertaan
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Sugiat Santoso Dorong Anggaran Kementerian Hukum Lebih Berpihak kepada Rakyat
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
La Tinro Usul Wilayah Adat yang Telah Ditetapkan Ditutup untuk Penerbitan HGU Baru

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

