Tak Kantongi Izin, Legislator: Jangan Ada Toleransi, Hentikan Pembangunan Hotel Poltekpar

Kabarpolitik.com, MAKASSAR — Pembangunan hotel Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Makassar terpaksa menuai masalah lantaran tak mengantongi izin.

Hal itu diperoleh dari hasil kunjungan anggota DPRD Makassar ke lokasi, Kamis (1/11). Selain hotel, saat ini juga sementara dilakukan pembangunan gedung untuk ruang kelas baru. Adminisitasi perizinannya juga tak ada.

Legislator kota turun ke lapangan sebagai tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi C Bidang Pembangunan. Ketua Komisi Rahman Pina memimpin langsung peninjauan. Ia didampingi anggota komisi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Kepada BKM (FAJAR group) seusai dari lokasi, anggota Komisi C Susuman Halim mengungkap, penanggung jawab gedung ruang kelas dan hotel tidak dapat memperlihatkan dokumen perizinan yang diminta.

”Artinya jelas, pembangunan hotel dan ruang kelas Poltekpar tidak memiliki kelengkapan izin. Tentu ini sebuah pelanggaran,” terang Sugali, sapaan akrab wakil rakyat ini, kemarin.

Karenanya, legislator Demokrat ini meminta kepada Dinas Penataan Ruang Kota Makassar untuk segera memberi teguran ke penanggung jawab gedung.

Selain itu, Sugali juga meminta kepada penanggung jawab pembangunan untuk segera mengakomodir tuntutan masyarakat agar segera mengangkat sedimentasi di kanal yang perbatasan dengan pemukiman warga.

Rencananya, pada hari Senin (5/11) mendatang, Komisi C DPRD Makassar akan mengeluarkan putusan terkait tuntutan warga Tanjung Merdeka mengenai pembangunan ruang kelas baru dan hotel Poltekpar.

Terus berjalannya pembangunan proyek Poltakpar meski tak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sangat disayangkan. Pemkot Makassar terkesan tutup mata dengan tidak mengambil tindakan tegas terhadap pemilik bangunan yang tidak melengkapi persyaratan.

“Tidak boleh ada toleransi lagi. Kalau izinnya tidak ada, pembangunannya harus dihentikan sementara. Karena kalau dibiarkan bisa berdampak ke mana-mana. Bisa-bisa masyarakat menjadikan itu sebagai contoh salah, bahwa mereka bisa membangun meski tanpa izin,” cetus Sugali.

Anggota Komisi C DPRD Kota Makassar Kamaruddin Olle sebelumnya, mengungkap bahwa tidak satu pun kelengkapan administrasi yang dilengkapi oleh pihak Poltekpar. Sehingga pantas bila pembangunannya dihentikan untuk sementara.

“Sebenarnya ini terkait dengan eksekutif yang lalai dalam pengawasan. Camat dan lurah mestinya harus tegas. Apapun kegiatan pembangunan di daerahnya harus dia tahu. Apalagi sampai melanggar dengan administrasi. Ini tak bisa dibiarkan,” cetusnya.

Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Penataan Ruang Makassar berjanji untuk segera melayangakn surat teguran dan peringatan kedua kali kepada pemilik bangunan Poltekpar. Langkah tersebut diambil, karena proses pembangunan gedung baru ruang kelas dan hotel tidak dilengkapi dokumen perizinan.

Kepala Dinas Penataan Ruang Makassar Ahmad Kafrawi mengatakan, surat teguran pertama sudah dilayangkan dan diberikan kepada penanggung jawab pembangunan gedung baru melalui anggota DPRD Kota Makassar.

Penyerahannya dilakukan di gedung DPRD, Jalan AP Petta Rani, Kamis (1/11), usai anggota dewan meninjau proyek.
Jika dalam jangka waktu maksimal 2×24 jam pemilik atau penanggung jawab bangunan ruang kelas dan hotel milik Poltekpar tidak merespon, maka surat teguran kedua akan menyusul. Teguran dengan surat diberikan sebanyak tiga kali.

“Sudah ada kita berikan surat teguran. Kemarin itu kita berikan kepada anggota dewan. Suratnya langsung dari staf saya. Ini menyusul surat teguran kedua, kalau masih belum mengurus dokumen perizinannya. Sampai batas tiga kali saja suratnya kalau tidak pasti tindak lebih tegas lagi,” katanya.

Menurut Kafrawi, lahan yang digunakan Poltekpar dalam membangun gedung ruang kelas dan hotel adalah milik pemerintah. Sehingga dalam pengurusan dokumen izin-izinnya pasti dipermudah, dan hanya membayar biaya administrasi.

“Perlu semua tahu, lokasi pembangunan di sana itu adalah aset pemerintah juga. Dalam aturan pengurusan izin, kalau merupakan aset milik pemerintah pasti hanya dibeban biaya administrasi. Saya berharap dengan teguran pertama sudah ada, pengurusan izin sudah dilakukan agar tidak ada lagi masalah,” imbuhnya. (arf/bkm/fajar)

rn
source