Politik
Target 1.000 Desa Nelayan 2026, Presiden Prabowo Subianto Tegaskan Laut Jadi Masa Depan Ekonomi RI
Published
7 bulan agoon
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memperkuat sektor kelautan melalui pembangunan desa-desa nelayan secara terintegrasi di seluruh Indonesia. Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 1.000 desa nelayan sebagai bagian dari target besar 5.000 desa nelayan hingga 2029.
Komitmen tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar di Auditorium Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Dalam pidatonya, Presiden menyoroti kondisi nelayan yang selama ini belum mendapatkan perhatian optimal. Ia menyebut banyak desa nelayan belum memiliki fasilitas dasar seperti pabrik es, akses bahan bakar, hingga kemudahan distribusi hasil tangkapan ke pasar.
“Selama Republik Indonesia berdiri, belum pernah disentuh oleh pemerintah Republik Indonesia, nelayan-nelayan kita belum pernah dapat perhatian. Mereka kadang-kadang tidak bisa punya es, tidak ada pabrik es di desa mereka, mereka sulit dapat solar, mereka sulit untuk dapat akses ke pasar. Ini kita ubah,” ujar Presiden.
Untuk itu, setiap desa nelayan akan dilengkapi pabrik es, cold storage, dermaga, kapal, serta kendaraan operasional guna memastikan rantai distribusi berjalan efisien. Presiden menegaskan program ini bukan bantuan cuma-cuma, melainkan dikelola melalui skema koperasi.
“Ini semua bukan handout, bukan kita bagi-bagi ini, kita organisasi dalam koperasi, semua pengeluaran mereka akan bayar kembali ke bank-bank dan ke pemerintah,” jelasnya.
Presiden memastikan nelayan akan mendapatkan kelonggaran dalam pengembalian investasi agar tidak memberatkan. Skema pembiayaan disiapkan dengan tenor lebih dari 10 tahun, bahkan hingga 11–12 tahun, sebagai bentuk keadilan akses pembiayaan.
“Kita beri kelonggaran pengembaliannya bisa di atas 10 tahun, 11 sampai 12 tahun, yang tidak ada masalah karena para pengusaha-pengusaha besar juga kadang-kadang minta kredit juga belasan tahun. Itu pun sering minta restrukturisasi,” ungkap Presiden.
Selain pembangunan desa nelayan, Presiden juga menyoroti percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai penggerak ekonomi desa. Dalam waktu dekat, ratusan koperasi ditargetkan mulai beroperasi, dengan hampir 30.000 koperasi dan gudang dalam tahap pembentukan. Setiap koperasi akan dilengkapi gudang, cold storage, gerai kebutuhan pokok, klinik desa, farmasi desa murah, serta layanan pembiayaan mikro berbunga ringan untuk mengurangi ketergantungan pada rentenir.
“Semua barang subsidi akan punya akses. Rakyat akan punya akses langsung sehingga tidak ada penyelewengan, tidak ada kebocoran,” tegasnya.
Pendanaan program tersebut bersumber dari optimalisasi dana desa yang telah digulirkan selama satu dekade terakhir. Ke depan, dana desa akan diarahkan lebih terstruktur dan produktif agar memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Langkah ini menegaskan visi Presiden Prabowo untuk menjadikan laut sebagai masa depan ekonomi Indonesia, di mana desa nelayan tidak lagi berada di pinggiran pembangunan, melainkan menjadi pusat pertumbuhan baru yang modern, mandiri, dan berdaya saing global.
Gandeng Pejuang Satwa, Wapres Kawal Perlindungan Satwa dan Habitatnya dalam Penanganan Karhutla di Kalimantan
Kadet KKRI Ditempa Jadi Generasi Tangguh: Belajar Hadapi Konflik, Kuasai Digital, hingga Kejar Cita-Cita
Wapres Kunjungi Pusat Rehabilitasi Orangutan di Kalteng, Pastikan Pemulihan Satwa dan Habitatnya dari Dampak Karhutla
Pastikan Kesiapan Layanan Kesehatan Hadapi Dampak Karhutla, Wapres Tekankan Prioritas Perlindungan Kelompok Rentan
Yan Mandenas Tinjau Kampung Nelayan Mariadei, Tekankan Manfaat Nyata bagi Warga
Bimantoro: Pemulihan Aset Jangan Berhenti di Angka, Publik Harus Tahu Hasilnya
Jurnalis Belum Ditemukan, Dasco: DPR Terus Pantau Upaya Pencarian
SNI Jadi Kunci Daya Saing, Rahayu Saraswati Tekankan Perlindungan Industri dan Investasi
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Sugiat Santoso Dorong Anggaran Kementerian Hukum Lebih Berpihak kepada Rakyat
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
La Tinro Usul Wilayah Adat yang Telah Ditetapkan Ditutup untuk Penerbitan HGU Baru

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

