Connect with us

Politik

Tarif TransJakarta Diusulkan Naik, Rany Mauliani Tekankan Harus Sesuai Kemampuan Masyarakat

Published

on

Penasihat Fraksi Gerindra yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rany Mauliani, menanggapi rencana kenaikan tarif TransJakarta. Rany menilai saat ini memang diperlukan penyesuaian tarif.

“Kalau boleh saya berpendapat, tarif TransJakarta juga perlu adanya penyesuaian karena terakhir kali diputuskan tidak pernah berubah sejak tahun 2005,” kata Rany kepada wartawan, Rabu (12/11/2025).

Meski begitu, Rany menegaskan bahwa penyesuaian tarif tetap harus memperhatikan kemampuan masyarakat. Menurutnya, angka Rp5.000 masih cukup ideal.

“Tarif TransJakarta ini kan satu harga untuk semua tujuan, rasanya angka Rp5.000 masih sangat terjangkau bagi masyarakat pengguna transportasi umum,” ujarnya.

Ia menambahkan, ada sejumlah kelompok masyarakat yang sudah mendapatkan potongan tarif bahkan pembebasan biaya. Karena itu, penyesuaian tarif dinilai penting untuk mendukung peningkatan kualitas layanan TransJakarta ke depannya.
Rencana kenaikan tarif TransJakarta sendiri mencuat setelah adanya pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Namun hingga kini belum ada kepastian angka tarif baru.

Advertisement

“Sesuai arahan beliau (Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung), untuk tarif belum ada kepastian, masih dalam kajian,” ujar Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Transportasi Jakarta, Apriastini Bakti Bugiansri, Selasa (11/11/2025).

Apriastini menyebut pihaknya masih berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Masukan dari Pemprov DKI hingga DPRD Jakarta ikut menjadi bahan pertimbangan. Namun, ia belum dapat memastikan apakah akan ada penambahan fasilitas apabila tarif nantinya naik.

“Masih dalam pembahasan juga,” katanya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku masih bimbang terkait rencana kenaikan tarif TransJakarta. Ia menyebut respons publik sangat terbelah.

“Tadi yang utama Rp3.500-nya, cuma gubernurnya lagi bimbang,” ujar Pramono saat memberikan sambutan di Gedung TransJakarta, Jakarta Timur, Senin (10/11).

Advertisement

Pramono mengatakan pro-kontra di masyarakat membuatnya berhati-hati dalam mengambil keputusan.

“Saya terus terang, sejak wacana naik atau tidak, memang benar-benar ruang publik terbelah. Dan saya selalu terima masukan secara adil dan terbuka di media sosial saya,” tuturnya.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...