Telegram Kapolri Disorot, Ini Respons Komisi Hukum DPR

Kabarpolitik.com, MAKASSAR — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi mencabut telegram nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 tanggal 5 April 2021, terkait larangan menyiarkan tindakan arogansi aparat kepolisian.

Kata dia, ada kesalahpahaman atas maksud sesungguhnya telegram diterbitkan.

Anggota Komisi III DPR RI, Andi Rio Idris Padjalangi, menduga Kapolri mengeluarkan imbauan tersebut sebagai warning kepada bawahannya.

Dijelaskan, tidak mungkin Kapolri mencetuskan imbauan seperti ini sebelum memberi arahan tegas terhadap bawahannya.

Pada dasarnya, kata Anggota Komisi Hukum itu, Kapolri ingin jajarannya dalam tindak tanduk di lapangan tidak melakukan kekerasan dan mengedepankan pendekatan humanis.

“Sejauh ini kinerja Kapolri bagus. Pendekatan humanis, slogan presisi yang dipaparkan saat fit and propertest dijalankan dengan baik. Sesuai koridor hukum. On the track,” kata Andi Rio kepada fajar.co.id, di Makassar, Rabu (7/4/2021).

“Kami Komisi III akan terus mengawasi kinerja pemerintah sesuai tanggung jawab kami,” sambung politisi Golkar tersebut.

Sebelumnya, Jenderal Pol Listyo Sigit berkilah, telegram tersebut pada awalnya ditujukan untuk mengingatkan anggota Polri tidak lagi berbuat arogan. Sebab, selama ini masih kerap terjadi adanya perilaku anggota yang tidak sebagaimana mestinya.

“Arahan saya ingin Polri bisa tampil tegas namun humanis. Namun kami lihat di tayangan media masih banyak terlihat tampilan anggota yang arogan. Oleh karena itu, tolong anggota untuk lebih berhati-hati dalam bersikap di lapangan,” kata Sigit dalam keterangan tertulisnya.rn(Fajar)rn