Connect with us

Nasional

Tes CPNS dan PPPK 2019 Bisa Digelar Bersamaan

Published

on

Kabarpolitik.com — Pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) gelombang II kemungkinan bakal tidak sesuai jadwal. Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebut bisa saja pelaksanaan tes dilaksanakan bersama dengan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019.rnKuota kebutuhan seleksi aparatur sipil negara (ASN) tahun ini mencapai 254.173 kursi. Dari jumlah tersebut, 85.537 kursi sebagai PNS dan 168.636 kursi lainnya untuk PPPK.rnSementara itu, sebanyak 46.425 kursi CPNS dan PPPK dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah pusat. Sisanya disebar ke instansi daerah.rnKepala BKN Bima Haria Wibisana menuturkan, seleksi PPPK gelombang II yang semula dijadwalkan pada Agustus kemungkinan akan mundur. Sebab, hingga batas waktu 12 Juli lalu baru 70 persen usulan formasi dari seluruh instansi yang masuk. Lamanya pengusulan lantaran beberapa instansi daerah belum mahir mengidentifikasi kebutuhan formasi.rn“Daerah masih bingung mengusulkan. Kira-kira CPNS butuh berapa, PPPK berapa,” ujar Bima.rnMenurut Bima, hal ini memang tidak mudah. Karena harus dihitung betul semuanya. Termasuk jumlah pegawai pensiun, mengundurkan diri, dan menilik apakah ada pembangunan sekolah baru atau tidak. Sehingga, usulan yang disampaikan ke pemerintah pusat sesuai dengan kemampuan dan memadai.rn“Saya tidak mau kalau sudah ada usulan, tapi daerah nanti bilang anggaran daerah kami belum cukup. Aduh kalau kayak gitu ribut nanti,” imbuh Bima.rnMenurut dia, pelaksanaan seleksi PPPK dan CPNS tidak menutup kemungkinan bakal digelar bersamaan dalam satu rangkaian. Secara sistem dua tes tersebut sama-sama menggunakan computer assisted test (CAT). Hanya berbeda manajemen pelaksanaannya saja.rn“Bisa jadi, karena dari sisi sistem enggak ada bedanya. Seleksi PPPK juga lebih cepat karena hanya sekali tes. Setelah tes PPPK langsung nyambung CPNS, kalau bisa seperti itu,” paparnya.rnJika memang demikian, masyarakat akan dibuat bingung untuk memilih mendaftar PPPK atau CPNS. Meskipun diakui Bima, hingga saat ini, memang belum ada aturan peserta boleh mendaftar keduanya atau hanya memilih salah satu.rnMeski begitu, alumnus jurusan Teknik Mesin, Institut Sepuluh Nopember Surabaya itu menyarankan agar peserta fokus mempersiapkan diri pada salah satu tes saja. “Saran saya mending enggak usag gambling,” imbuhnya.rnSebab, materi soal tes berbeda. Untuk soal PPPK meliputi uji kompetensi teknis sebanyak 40 soal, manajerial 40 soal sosio kultural dengan 10 soal, dan wawancara 10 soal. Semuanya pilihan ganda dikerjakan dalam sekali tes.rnSedangkan, tes CPNS harus melalui dua kali seleksi. Yakni, seleksi kompetensi dasar (SKD) meliputi tes karakteristik pribadi 35 soal, intelegensia umum 30 soal, dan wawasan kebangsaan dengan 35 soal. Setelah lolos SKD, baru peserta akan menjalani seleksi kemampuan bidang di instansi masing-masing.rnMengenai tanggal pelaksanaa, Bima belum bisa memastikan. Sebab, harus menunggu pengusulan formasi 100 persen. “Baru akan ada rapat koordinasi. Nah, kita tunggu itu,” tandasnya. (jpc)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...