Connect with us

Politik

Tingkatkan Pengawasan Setiap Tahapan Penyelenggaraan Ibadah Haji

Published

on

JAKARTA (6 Januari): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wulan, menyatakan Fraksi Partai NasDem DPR RI menyetujui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 senilai Rp89.410.258,79.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Penyelanggara Haji (BPH), serta Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).

Setelah mengikuti dinamika pembahasan dan menganalisis biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M di Komisi VIII maupun dalam Panja BPIH Tahun 2025, Fraksi Partai NasDem menyatakan dapat menerima dan menyetujui biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 sebesar Rp89.410.258,79,” ujar Sri Wulan.

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III (Kabupaten Rembang, Pati, Blora, dan Grobogan) itu mengungkapkan, sikap Fraksi Partai NasDem konsisten untuk terus berpihak kepada masyarakat, terutama kepada calon jemaah haji 2025.

Termasuk mengoptimalkan peran dalam meningkatkan layanan haji dan memastikan biaya yang dibebankan kepada jemaah haji tetap terjangkau.

Fraksi Partai NasDem konsisten berpihak kepada masyarakat untuk terus berupaya mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang efektif, efisien, tepat guna, dan tidak memberatkan beban masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi dan perundang-undangan, yaitu UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji,” jelas Sri Wulan.

Ia juga menekankan bahwa kesepakatan BPIH telah dirumuskan dan dibahas bersama dalam rapat panja dengan pemerintah. Namun, ia memberikan sejumlah catatan konstruktif agar penyelenggaraan ibadah haji 2025 dapat sesuai dengan harapan.

Advertisement

Sri Wulan menyebut Fraksi Partai NasDem meminta adanya transparansi komponen BPIH agar masyarakat memahami informasi terkait biaya haji secara utuh.

Fraksi Partai NasDem mendorong transparansi komponen-komponen BPIH tahun 2025. Keterbukaan informasi sangat penting untuk memastikan semua komponen biaya dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini,” jelasnya.

Ia juga menilai proporsi biaya haji yang dibebankan kepada jemaah dan nilai manfaat menjadi formulasi yang berimbang dan berkeadilan. Kesepakatan tersebut menjadi cerminan penyelenggaraan ibadah haji yang ideal bagi masyarakat.

Fraksi Partai NasDem memandang proporsi BPIH sebesar 62% dari nilai BPIH dan nilai manfaat sebesar 38% dari BPIH merupakan formula yang adil dan berimbang. Skema ini untuk menjaga keberlanjutan penyelenggaraan ibadah haji dengan tidak memberatkan calon jemaah dan nilai manfaat tetap optimal untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun berikutnya,” ujar dia.

Di sisi lain, Sri Wulan juga mengapresiasi maskapai penerbangan yang mendukung penyelenggaraan ibadah haji 2025. Meskipun terdapat upaya menjaga biaya yang dibebankan kepada jemaah tetap terjangkau, tetapi kualitas layanan penerbangan yang diterima jemaah tidak dikurangi.

Dengan catatan tidak mengurangi kualitas pelayanan calon jemaah haji dan memberikan kenyamanan serta mendorong maskapai Lion Air untuk menggunakan pesawat dengan kualitas layanan terbaik dan tidak berbeda dengan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Airlines,” kata dia.

Fraksi Partai NasDem mendorong agar ke depan harga komponen penerbangan dapat disesuaikan dengan harga yang lebih wajar dan kompetitif sehingga dapat menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji serta meringankan beban biaya dari jemaah haji,” lanjutnya.

Menurutnya, pengawasan terhadap sejumlah layanan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025 menjadi fokus Fraksi Partai NasDem DPR RI. Pengawasan akan diupayakan secara simultan agar penyelenggaraan ibadah haji berjalan sesuai rencana yang telah disusun.

Advertisement

Fraksi Partai NasDem mendorong agar penyelenggaraan ibadah haji dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan pengawasan di setiap tahapan,” pungkas Sri.

(safa/*)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...