Politik
Titiek Soeharto Minta Kuota Wisata Komodo Ditambah Bertahap
Published
3 bulan agoon
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, mendorong evaluasi kebijakan kuota kunjungan wisatawan di Taman Nasional Komodo serta pengembangan wisata alternatif berbasis konservasi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja ke Manggarai Barat, Jumat (24/4/2026).
Dalam dialog bersama pelaku pariwisata dan pemerintah daerah, perempuan yang akrab disapa Titiek Soeharto itu meminta agar kebijakan pembatasan kunjungan yang saat ini ditetapkan maksimal 1.000 orang per hari dapat dikaji ulang secara bertahap, dengan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan.
“Kita minta dikaji lagi, kuotanya bisa dinaikkan,” ujar Titiek.
Namun demikian, Srikandi Gerindra itu menilai usulan kenaikan hingga 3.000 pengunjung per hari masih perlu pertimbangan yang matang. “Belum bisa, kita naikkan secara bertahap,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyampaikan bahwa aspirasi tersebut akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Menteri Kehutanan sebelum diambil keputusan. Ia juga mengungkapkan bahwa dalam praktiknya telah dilakukan penyesuaian kuota pada hari-hari tertentu.
“Dari tanggal 1 sampai 22 kemarin, ada delapan hari kuotanya sudah dinaikkan, berkisar antara 1.100 hingga 1.300 pengunjung,” jelasnya.
Di sisi lain, Rohmat memaparkan rencana pengembangan konservasi ex situ komodo di luar kawasan Taman Nasional Komodo sebagai alternatif destinasi wisata. Beberapa lokasi yang tengah dikaji antara lain Taman Wisata Alam Riung 17 Pulau di Kabupaten Ngada, kawasan Golo Mori, serta Pulau Longos di Manggarai Barat.
Konservasi ex situ merupakan upaya pelestarian satwa di luar habitat aslinya untuk mencegah kepunahan, mengingat komodo berstatus endangered (terancam punah). Upaya ini mencakup pengembangbiakan, penelitian, serta edukasi di lembaga konservasi, seperti yang telah dilakukan di Jagat Satwa Nusantara, dan direncanakan dikembangkan di Flores sebagai destinasi wisata alternatif.
“Ke depan, kami berharap ini bisa menjadi pengembangan wisata alternatif,” ujar Rohmat.
Perwakilan pelaku pariwisata, Budi Widjaja, menyatakan dukungannya terhadap upaya konservasi. Namun, ia berharap kebijakan kuota kunjungan dapat lebih fleksibel dan berbasis kajian terkini agar mampu mendorong pemulihan sektor pariwisata.
Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam menyelaraskan kepentingan konservasi dan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.
“Kami tidak menolak pembatasan atau konservasi, karena masa depan kami bergantung pada keberlanjutan lingkungan,” tuturnya.
Wakili Menhan RI, Irjen Kemhan Hadiri Farnborough International Airshow 2026 di Inggris Raya
Obon Tabroni Minta Data BPJS Kesehatan Dicocokkan dengan Kondisi Riil di Daerah
Obon Tabroni Desak BGN Percepat Pembangunan Dapur MBG di Luar Jawa
Putih Sari Apresiasi Program PEKA BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Kemandirian Peserta
Rokhmat Ardiyan Dorong Penguatan Cadangan BBM demi Wujudkan Swasembada Energi
Martin Tumbelaka Dorong Penguatan Pengawasan Internal Penegak Hukum
Titiek Soeharto: Tambang Emas Harus Hadirkan Kesejahteraan bagi Masyarakat Banyuwangi
Danang Wicaksana Tegaskan DPR Akan Awasi Layanan Penyeberangan 3T di NTT
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Perolehan Medali Sea Games 2025, Indonesia Sementara Kumpulkan 62 Emas
Turn Back Hoax: [SALAH] Ditemukan Gunung Emas Baru di Papua
Salat Jumat di Masjid Abdullah Noor Pecenongan, Wapres Sapa Warga dan Salurkan Bantuan Sembako
Ketua ICMI Orda Kota Bekasi Inayatullah Hadiri Kajian Tafsir Tematik

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

