Connect with us

Politik

Titiek Soeharto Serap Aspirasi Petani Bali untuk Penguatan Regulasi Pangan Nasional

Published

on

rnKetua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, memimpin Kunjungan Kerja Panja RUU Pangan ke Provinsi Bali, Jumat (21/11/2025). Agenda ini bertujuan menyerap aspirasi pemerintah daerah, pelaku pertanian, dan komunitas petani dalam penyusunan revisi UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.rnSiti Hediati menegaskan urgensi revisi UU Pangan di tengah fluktuasi harga global, perubahan iklim, gangguan rantai pasok, serta terus menyusutnya lahan pertanian nasional.rn“Sektor pangan adalah fondasi ketahanan nasional. Regulasi baru harus menjawab kebutuhan produksi, distribusi, stabilisasi harga, dan pemenuhan pangan yang aman dan terjangkau,” ujarnya.rnData BPS menunjukkan lahan baku sawah menyusut dari 7,75 juta hektare (2013) menjadi 7,46 juta hektare (2023). El Niño 2023–2025 juga menurunkan produksi beras hingga 1,2 juta ton dan memicu inflasi pangan.rnDi Bali, Panja RUU Pangan menerima sejumlah aspirasi, antara lain perlindungan lahan Subak yang tergerus alih fungsi lahan, penataan pupuk bersubsidi, pengembangan pertanian organik dan hortikultura, peningkatan ketersediaan air pertanian, serta penguatan akses permodalan UMKM pangan. Ketua Kelompok Tani Subak juga menekankan pentingnya perlindungan hukum untuk menjaga sistem irigasi tradisional agar tidak ditinggalkan generasi muda.rnBali dipilih karena memiliki tata kelola pangan khas melalui Sistem Subak yang diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Siti Hediati menilai praktik pertanian berkelanjutan di Bali dapat menjadi referensi penting bagi penyempurnaan regulasi pangan nasional.rnForum tersebut turut dihadiri Kementerian Pertanian, KKP, Bulog, PT Pupuk Indonesia, ID Food, dan Badan Pangan Nasional. Siti Hediati menegaskan bahwa revisi UU Pangan juga mencakup perbaikan sistem data pangan yang selama ini belum sinkron antar lembaga.rnLegislator Gerindra itu menyampaikan bahwa revisi ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kedaulatan dan swasembada pangan. Seluruh masukan dari Bali akan dibawa ke pembahasan tingkat Panja di Senayan pada masa sidang berikutnya.rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...