Connect with us

Nasional

Tren Peningkatan Kekerasan Anak, Bulukumba Dinilai Belum Layak KLA

Published

on

Kabarpolitik.com,MAKASSAR–Sejatinya, daerah yang meraih penghargaan sebagai Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA), angka kekerasannya menurun. Sayang, kadang tak linier.

Bulukumba, misalnya. Meraih KLA, namun kasus kekerasan anak terus meningkat. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Bulukumba merangkum datanya.

Jumlah kasus kekerasan pada 2018 sebanyak 26 kasus. Sementara pada periode Januari-Juni 2019 meningkat menjadi 34 kasus. Terdiri dari 25 kasus anak sebagai pelaku dan 9 kasus sebagai korban.

Kasat Reskrim Polres Bulukumba, AKP Berry Juana mengatakan, kekerasan anak didominasi kasus penganiayaan. Baik kenakalan remaja hingga penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia.

Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan pencegahan melaului sosialisasi dan mengintenskan koordinasi lintas instansi.

Advertisement

“Butuh pendekatan lintas sektor karena kami di sini lebih fokus ke penegakan hukumnya,” bebernya, kemarin.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bulukumba, Umrah Aswani menjelaskan, sejumlah indikator menjadi syarat untuk ditetapkan sebagai KLA. Melibatkan beberapa instansi teknis dalam memenuhi kebutuhan anak. Salah satunya hak perlindungan anak.

Namun, meningkatnya angka kekerasan terhdap anak, dia klaim sebagai suatu keberhasilan. Sebab, masyarakat mulai sadar untuk melaporkan ketika terjadi kekerasan.

“Dulu jumlahnya kurang karena masyarakat belum sadar akan pentingya melaporkan, sekarang sudah banyak karena kita sudah sosialisasikan, ada unitnya yang menangani,” bebernya.

Selain itu, dia mengaku kesulitan untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan keterbatasan yang dimiliki. Sehingga, pihaknya telah melakukan kerja sama dengan Kementerian Agama dan 10 Kantor Urusan Agama (KUA) se-kabupaten Bulukumba untuk bersama menyosialisasikan pentingnya perlindungan anak.

Advertisement

“Tokoh agama, ustaz sangat dekat dengan masyarakat, misalnya kalau ceramah bisa disampaikan perlindungan anak, makanya kita libatkan mereka,” tambahnya.

Sementara itu, Ahmad Kurniawan dari Kantor Hukum A.A.K Bulukumba, menilai Kabupaten Bulukumba belum pantas mendapat penghargaan KLA. Hal itu disebabkan karena kasus kekerasan anak mengalami tren peningkatan.

Ini menandakan, langkah pencegahan melalui sosialisasi sangat minim. “Mestinya jika ada kasus yang melibatkan anak, pemkab harus proaktif agar tidak terjadi kasus selanjutnya, tetapi ini justru bertambah,” kuncinya. (sir/rif-zuk)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

The post Tren Peningkatan Kekerasan Anak, Bulukumba Dinilai Belum Layak KLA appeared first on FAJAR.

Advertisement

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...