Connect with us

Nasional

Ubah Pola Pikir, Kejaksaan Agung Turun Menyapa Masyarakat

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung intens menggulirkan program “Jaksa Menyapa” untuk mengajak masyarakat mengubah pola pikir agar mampu menurunkan tingkat kejahatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jaksa Agung Muda (JAM) Intelijen, Dr. Jan S. Maringka, menerangkan bahwa program “Jaksa Menyapa” merupakan salah satu bentuk komitmen penegakan hukum.

“Inilah yang kita sebut kita komitmen bersama-sama sebagai sebuah keberhasilan penegakan hukum,” tutur Jan S. Maringka, Rabu, 24 Juli.

Terkait dengan tujuan perubahan pola pikir masyarakat, menurut Jan S. Maringka, intel bukan lagi yang menakutkan, tapi intel yang menyatukan, menimbulkan rasa aman, dan mampu merubah imej dari kejaksaan bukan lagi sekadar menahan dan menangkap orang, tapi juga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat.

“Ada program-program yang sifatnya bukan lagi defensif, sekali lagi penegakan hukum bukan lagi menangkap, tapi kita juga mengajak masyarakat sadar hukum khususnya dengan program-program yang ada,” sambung Jan S. Maringka.

Advertisement

Untuk itu, lanjut JAM Intelijen itu, pada Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Agung tahun 2017 telah diluncurkan Program Jaksa Menyapa bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia (RRI), mulai Januari 2018. “Program tersebut disiarkan setiap hari Kamis untuk skala nasional,” jelasnya.

Selain itu, ada juga Situs Jaga Negeri, sebuah situs yang isinya kegiatan-kegiatan unggulan yang menjadi pintu masuk publik mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan kejaksaan saat itu. Karena itu didalamnya ada menu-menu yang penting, ada tentang TP4, tentang Tabur (Tanggap Buronan) 31.1. Melalui Situs Jaga Negeri ini, masyarakat juga bisa melaporkan adanya potensi untuk memecah belah NKRI.

Situs “Jaga Negeri” diharapkan bisa menjadi pintu masuk dari masyarakat untuk melaporkan deteksi dini dari kejahatan.

“Kalau tidak ada partisipasi dari masyarakat informasi dari masyarakat maka akan sulit bagi kita, karena jumlah kita hanya puluhan ribu di seluruh Indonesia. Dengan adanya program-program ini harapannya bagaimana bisa kita menjaga dan membela keutuhan NKRI ini, bisa membantu persatuan dan kesatuan,” ucap Jan S. Maringka.

Ada pula situs “Tabur 31.1”. Tabur ini merupakan program tangkap buronan. Dalam situs ini, masyarakat bisa dengan mudah melihat hukum dan tugas-tugas kejaksaan.

Advertisement

Dari kacamata berbeda, Dirjen IKP selaku Ketua Umum Badan Koordinasi Humas Pemerintah (Bakohumas), Rosarita Niken Widiastuti, mengapresiasi program “Jaksa Menyapa Rakyat” yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung maupun kejaksaan seluruh Indonesia bekerja sama dengan RRI.

“Kejaksaan Agung memilih RRI untuk program jaksa menyapa rakyat itu karena RRI sampai ke pelosok-pelosok negeri,” kata Niken.

Ia menilai, program- program kejaksaan sangat bagus sekali disosialisasikan melalui program Jaksa Menyapa Rakyat karena ini merupakan kegiatan yang informatif, tetapi juga merupakan kegiatan yang bersifat inovatif.

“Dengan adanya jaksa menyapa rakyat ini masyarakat akan semakin tahu apa tugas pokok dan fungsi dari kejaksaan. Di samping itu juga masyarakat melalui program ini dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi masyakarat,” ujar Niken. (***/yon)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

Advertisement

The post Ubah Pola Pikir, Kejaksaan Agung Turun Menyapa Masyarakat appeared first on FAJAR.

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...