Connect with us

Nasional

Umat Islam Harus Waspadai Hari Peringatan Kemerdekaan yang Diklaim Israel

Published

on

rnJAKARTA–Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta umat Islam khususnya di Indonesia untuk mewaspadai hari peringatan yang diklaim sebagai kemerdekaan Israel setiap 14 Mei.rnKetua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, peringatan ini diklaim oleh kelompok Zionisme Israel yang juga beriringan dengan terjadinya pengusiran besar-besaran terhadap warga Palestina pada 15 Mei 1948.rn“Diperkirakan ada 700 ribuan warga Palestina yang mengalami penderitaan yang sangat luar biasa, diusir, dibunuh, dan bahkan tidak sedikit perempuan yang diperkosa oleh kelompok Zionis ini,” kata Prof Sudarnoto dalam keterangan tertulis, dikutip MUIDigital, Senin (9/5/2022).rnHingga kini, MUI menyebut bahwa keturunan warga Palestina yang menjadi korban terusir, berada di Yordania, Lebanon, Suriah, Tepi Barat dan Jalur Gaza. Mereka ingin kembali ke Palestina dan berjuang untuk kemerdekaan Palestina.rn“Dan hingga hari ini juga, otoritas Israel dan didukung oleh kelompok Yahudi ekstrem secara terus menerus menggunakan taktik dan pendekatan-pendekatan yang sangat biadab dan bengis berupaya merebut secara keseluruhan wilayah Palestina,” tuturnya.rnOleh karena itu, MUI meminta semua pihak untuk mewaspadai peringatan yang diklaim oleh kelompok Zionis Israel tersebut yang juga didukung oleh otoritas Isarel, yang biasanya diperingati dengan berbagai cara.rnSalah satunya, bendera dengan lambang Stars of David akan dipasang dan dikibarkan di sejumlah tempat termasuk tempat suci seperti Masjidil Aqsha.rnProf Sudarnoto menyebutkan, penyerangan terhadap Masjidil Aqsha beberapa minggu yang lalu pada bulan Ramadhan dan penutupan pintu masjid, serta diiringi dengan berbagai tindakan kekerasan tentara Israel terhadap Jamaah adalah cara untuk mengkondisikan peringatan kemerdekaan tersebut berjalan dengan aman dan terkendali.rn“Bagi warga Palestina, kemerdekaan Israel 14 Mei sangat melukai dan karena itu hari pengusiran yang menimpa mereka. Pada tanggal 15 Mei adalah hari bencana atau Yaum an-Nakbah dan selalu diperingati oleh warga Palestina dengan memperkuat perlawanan terhadap Israel,” tegasnya.rnMUI menyebut bahwa tanggal 14-15 Mei merupakan hari-hari yang akan menimbulkan ekskalasi pertentangan.rnOleh karenanya, MUI menyampaikan lima catatan sebagai berikut:rnPertama, MUI menyebut penetapan kemerdekaan bagi Israel merupakan kekeliruan yang sangat fatal karena mendapatkan legitimasi dari negara-negara Barat seperti Inggris dan Amerika.rnSelain itu, MUI menegaskan bahwa penetapan adanya negara Israel menjadi bukti nyata sebuah negara jahat telah didirikan dan dilindungi.rn“Negara-negara inilah yang menanggung dan memikul dosa besar yaitu dosa politik, dosa kemanusiaan, dosa hukum,”sambungnya.rnMenurut MUI, masyarakat internasional sangat mengerti bahwa tindakan jahat Israel yang dilindungi ini justru menjadi salah satu pemicu ketidakamanan global. Salah satu Negara pelindung Israel yakni Amerika Serikat diyakini suatu saat akan menanggung penderitaannya sendiri atas kesalahan fatal dosa-dosa besarnya.rnKedua, kata MUI, titik jenuh, kemuakan dan kemarahan, serta kekecewaan global sudah mulai terasa memuncak atas apa yang dilakukan oleh Zionisme Israel dan Negara pelindungnya.rnBerbagai bentuk reaksi dan perlawanan terasa semakin menguat yang dilakukan oleh kekuatan sipil (civil society) lintas agama, bangsa, dan peradaban.rnProf Sudarnoto menuturkan, masyarakat internasional dan kekuatan-kekuatan civil society ini semakin menyadari bahwa Israel-Palestina bukan hanya peristiwa politik lokal, akan tetapi peristiwa kejahatan yang sistematis.rn“Kejahatan yang sistematis yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap agama, kejahatan terhadap peradaban, kejahatan terhadap hukum internasional yang dilakukan oleh negara dan dilindungi oleh negara lain,”jelasnya.rnMUI menilai, kekuatan civil society global akan terus melawan beriringan dengan upaya-upaya diplomatik yang dilakukan oleh banyak negara termasuk Indonesia.rnKetiga, MUI melihat Peringatan Yaum an-Nakbah adalah tuntutan keadilan, tuntutan penghapusan apartheid, tuntutan perlawanan terhadap berbagai kejahatan yang dilakukan oleh warga dan bangsa Palestina. MUI menyerukan agar Peringatan Yaum an-Nakbah mendapat dukungan luas termasuk oleh bangsa dan pemerintah Indonesia.rn“Peringatan Yaum an-Nakbah adalah suara tegakkan dan wujudkan kemerdekaan dan kedaulatan rakyat dan bangsa Palestina,” terangnya.rnProf Sudarnoto juga mengingatkan pemerintah dan bangsa Indonesia terhadap hutang untuk kemerdekaan bangsa Palestina, sejak konferensi Asia Afrika dideklarasikan 1955.rn“Karena itu itu spirit peringatan Yaum an-Nakbah perlu terus diberikan amunisi untuk kemerdekaan Palestina,”sambungnya.rnKeempat, MUI senantiasa memberikan apresiasi dan dukungan kepada Menteri Luar Negeri RI yang selama ini telah menunjukkan keseriusan dan kegigihannya dalam membela Palestina dan menutup tidak melakukan hubungan diplomatik dengan Israel.rnMUI melihat tantangan kedepan terasa semakin berat akibat di Indonesia, sudah mulai nampak dan terasa kelompok-kelompok pro Zionisme Israel yang terus bergerak memperlemah pembelaan terhadap Palestina.rnMeski begitu, MUI menegaskan, bersama dengan ormas-ormas Islam dan kekuatan civil society lainnya bisa memainkan peran khas untuk memberikan jalan menghadapi kelompok pro Zionisme ini.rnKelima, sesuai dengan Tausiyah Lebaran, MUI menyerukan kepada seluruh umat Islam khususnya di Indonesia untuk memanjatkan doa Qunut Nazilah saat melaksanakan Sholat dalam waktu yang panjang.rnProf Sudarnoto yang juga Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjelaskan, Qunut ini adalah Sunnah Rasul yang dilakukan saat keadaan umat sangat genting seperti ketakutan (al-Khouf), panceklik (Qahth), wabah (Waba’), hama (Jaraad), dan teraniyaya (Madhlum).rn“Dengan doa Qunut ini diharapkan agar umat Islam bersatu padu, tidak bertikai, sehingga mampu mengatasi musuh kemanusiaan, musuh agama dan musuh peradaban,” jelasnya.rnMUI mengimbau seluruh pengurus masjid dan mushola, pimpinan semua ormas Islam, Majelis Taklim, dan lembaga-lembaga pendidikan Islam untuk ikut serta dalam menyampaikan seruan ini, untuk mendorong umat Islam membaca doa Qunut Nazilah.rn(Sadam Al-Ghifari/Angga)rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...