Wadah Pegawai KPK Nilai Penonaktifan 75 Pegawai Tidak Sejalah Putusan Mahkamah Konstitusi

Kabarpolitik.com, JAKARTA — Penyidik senior Novel Baswedan dan 74 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dibebastugaskan lantaran tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap mengaku, pihaknya bersama dengan rekan-rekannya akan melakukan konsolidasi terkait langkah apa yang bakal diambil. ”Pegawai KPK tentu akan melakukan konsolidasi untuk langkah yang akan kami ambil berikutnya,” ujar Yudi kepada wartawan, Rabu (12/5).

Yudi mengatakan, penonaktifan 75 pegawai itu tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berbunyi alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak merugikan hak pegawai tersebut. ”Bagi kami putusan MK sudah jelas bahwa peralihan status tidak boleh merugikan pegawai dan amanat revisi UU KPK hanya alih status saja dari pegawai KPK jadi ASN. Ketua KPK harus mematuhi itu,” ujar Yudi.

Lebih lanjut Yudi mengatakan, SK penonaktifan sudah diterima sebagian besar pegawai KPK yang tidak lulus TWK sebagai syarat alih status menjadi ASN. Sehingga, pegawai KPK yang tidak lolos TWK tersebut tidak berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi.

”Ini artinya penyelidik dan penyidik yang TMS (tidak memenuhi syarat) misalnya tidak bisa lagi melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan dan harus menyerahkan perkaranya kepada atasan,” terang Yudi.

Ketua KPK Firli Bahuri mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021. SK ditetapkan di Jakarta 7 Mei 2021. Untuk salinan yang sah tertanda Plh Kepala Biro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.rn(Fajar)rn