Connect with us

Nasional

Wagub Sulsel Hadiri Rakor dan Sinkronisasi Program PKP

Published

on

Andi Sudirman Paparkan Kondisi Terkini dan Program Satu Tahun Pemprov Sulsel yang Telah Berjalan

Kabarpolitik.com, MAKASSAR– Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sinkronisasi Program Pembangunan Kawasan Pedesaan (PKP), yang dilangsungkan di Swiss-Bell Hotel, Rabu (9/10).

Rapat ini juga akan dilaksanakan selama tiga hari (9 sampai 11 Oktober 2019) dengan mengangkat tema Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Jalan Penyusunan Laporan Keuangan Serta Pengembangan Pola Kerjasama Kemitraan.

Memulai sambutan, Wagub Sulsel menghaturkan terima kasih atas penunjukkan Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar sebagai tuan rumah Rakor PKP 2019.

Pada rapat ini, Andi Sudirman menjelaskan garis besar kondisi dan situasi terkini di Sulsel. Serta program prioritas tahun pertama pemerintahannya bersama Gubernur Nurdin Abdullah di Sulsel.

Advertisement

“Jadi Salah satu program kami di tahun pertama di kabupaten/kota adalah membangun akses daerah yang terisolir salah satunya adalah Kabupaten Bone, wilayah tersebut merupakan daerah terisolir, kini sudah dapat diakses, hal tersebut dapat terwujud karena adanya koordinasi dan sinergitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota,” paparnya.

“Kami juga mau Seko juga seperti itu, agar yang tadi ditempuh sampai dua hingga tiga hari, kita mau bagaimana bisa agar dapat ditempuh hanya empat jam saja, dan Alhamdulillah Kementerian PUPR telah memberikan izin dan tentunya sinergitas pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota,” tambahnya.

Andi Sudirman juga berharap agar Dirjen PKP memberikan masukan atas kondisi kewilayahan di Sulsel saat ini. Guna memaksimalkan pembagunan segala sektor.

Sementara Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Anwar Sanusi menuturkan, bahwa pembangunan kawasan perdesaan membutuhkan kolaborasi stakeholder agar program menjadi sasaran kebijakan pembangunan kawasan perdesaan dapat tercapai sesuai target maksimal.

Hadir dalam Rakor tersebut Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan Herlina Sulistyorini, Plt Sesditjen PKP Syahrul, dan beberapa Kepala Bappeda Provinsi dan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota. (fajar)

Advertisement

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...