WFA dan Efisiensi Anggaran, Bahtra Tegaskan Pelayanan Harus Tetap Maksimal

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran di daerah tidak mengganggu kualitas pelayanan publik. Ia menegaskan, pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan optimal meski ada penyesuaian dalam pengelolaan fiskal.

Menurutnya, kebijakan efisiensi yang telah berjalan beberapa waktu terakhir menunjukkan bahwa layanan publik di daerah tetap berlangsung dengan baik. Hal ini menjadi indikator bahwa penyesuaian anggaran tidak berdampak negatif terhadap layanan dasar masyarakat.

“Selama ini efisiensi sudah berjalan dan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. Ini harus terus dijaga,” ujar Bahtra di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Ia menjelaskan, salah satu langkah yang mendukung efisiensi adalah penerapan sistem kerja fleksibel atau work from anywhere (WFA). Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga mendorong percepatan digitalisasi birokrasi.

“WFA ini justru mendorong pemanfaatan teknologi. Sekarang kita bisa memantau kinerja pegawai dengan lebih mudah,” jelas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemanfaatan teknologi menjadi kunci untuk menjaga kualitas pelayanan publik di tengah kebijakan efisiensi. Dengan sistem digital yang terus berkembang, pengawasan terhadap kinerja aparatur sipil negara dapat dilakukan lebih efektif.

Ia juga mengingatkan, penerapan WFA tidak boleh disalahartikan sebagai bentuk pelonggaran kinerja. Sebaliknya, kebijakan ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan kepada masyarakat.

“Jangan sampai dianggap sebagai tambahan libur. Ini harus dimanfaatkan untuk bekerja lebih efektif,” tegas legislator asal daerah pemilihan Sulawesi Tenggara itu.

Selain itu, ia menyebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terus memantau pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk melakukan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitasnya.

Komisi II DPR RI, lanjutnya, akan terus mengawasi implementasi kebijakan efisiensi, termasuk dampaknya terhadap pelayanan publik di daerah.

Bahtra berharap, dengan dukungan teknologi dan komitmen aparatur, kualitas pelayanan publik tidak hanya tetap terjaga, tetapi juga semakin meningkat meskipun dalam kondisi keterbatasan anggaran.

“Kita ingin pelayanan publik tetap optimal dan bahkan semakin baik, meskipun ada efisiensi anggaran,” pungkasnya.