Fraksi Gerindra Kobar Soroti Aktivitas Bongkar Muat Ternak Babi di Pelabuhan Kumai

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Muhammad Toha, menyoroti aktivitas bongkar muat ternak babi di Pelabuhan Panglima Utar, Kumai, yang memicu protes dari masyarakat. Salah satu keluhan utama warga adalah bau menyengat dan dampak lingkungan yang mengganggu kenyamanan di sekitar kawasan pelabuhan.

“Keluhan warga bukan hanya soal bau, tapi juga karena perilaku sopir truk pengangkut yang seenaknya menyiram ternak di pinggir jalan, bahkan dekat pemukiman warga. Ini jelas meresahkan dan tidak bisa dibenarkan,” tegas Toha, Senin (23/6/2025).

Ia menjelaskan bahwa truk-truk pengangkut babi kerap melintas dan berhenti sembarangan di sejumlah kelurahan dan desa, yang menimbulkan pencemaran serta ketidaknyamanan. Selain aspek kebersihan, sebagian besar warga juga menolak kehadiran ternak babi karena dianggap bertentangan dengan norma dan budaya lokal masyarakat Kumai.

Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Kobar, Suyanto, menjelaskan bahwa kegiatan bongkar muat babi di pelabuhan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat, yang dalam hal ini berada di bawah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Kumai, bagian dari Kementerian Perhubungan.

“Namun pemerintah daerah tidak tinggal diam. Kami akan segera berkoordinasi dengan KSOP Kumai untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat,” ujar Suyanto.

Ia menambahkan bahwa sebelumnya pengiriman ternak dilakukan melalui Pelabuhan Penyeberangan Kumai (Pelabuhan Roro) dari Kendal. Namun karena pelabuhan tersebut sedang tidak beroperasi akibat pengerukan alur pelayaran, aktivitas sementara dialihkan ke Pelabuhan Panglima Utar.

Pemkab Kobar berharap agar dapat ditemukan solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat sekaligus tetap sesuai dengan regulasi nasional terkait pengelolaan pelabuhan dan lalu lintas ternak.