Abdul Rahman Wahid Desak Pemkab PPU Segera Selesaikan Status 1.798 THL

Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Fraksi Gerindra, Abdul Rahman Wahid, meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan persoalan status 1.798 Tenaga Harian Lepas (THL) yang hingga kini belum diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.

Menurutnya, penyelesaian persoalan ini sangat mendesak karena ribuan THL tersebut telah terdata dan masuk dalam database, serta memiliki harapan besar untuk diangkat sebagai PPPK.

“Kami mendesak agar persoalan 1.798 THL ini segera dituntaskan. Mereka sudah lama menunggu, dan datanya pun sudah tersedia,” tegas Wahid, Sabtu (28/6/2025).

Ia juga mendorong Bupati dan Wakil Bupati PPU untuk menunjukkan komitmen dalam menyelesaikan masalah tersebut. Menurutnya, jika terus ditunda, persoalan ini akan menjadi beban berkelanjutan bagi pemerintah daerah di tahun-tahun mendatang.

Meski demikian, Wahid mengakui bahwa penyelesaian masalah ini tetap bergantung pada kemampuan anggaran daerah serta kebijakan kepala daerah.

“Ini tergantung pada bupati dan wakil bupati. Jika ada kemauan dan kebijakan yang tepat, maka persoalan ini bisa diselesaikan,” ujarnya.

Wahid juga mengingatkan agar dalam mencari solusi, pemerintah daerah tidak mengorbankan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi ASN yang selama ini sudah berjalan.

“Ayo kita pikirkan bersama bagaimana agar persoalan THL ini bisa diselesaikan, tanpa mengganggu hak-hak ASN lainnya,” pungkasnya.