Andre Rosiade Dorong Reformasi Tata Kelola BUMN Bermandat Sosial

Komisi VI DPR RI menekankan pentingnya reformasi tata kelola dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan BUMN yang menjalankan mandat sosial. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, saat membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Taspen, PT Asabri, dan PT Reasuransi Indonesia Utama di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

“Transformasi tata kelola bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Transparansi dan efisiensi operasional harus ditingkatkan untuk menjaga kepercayaan publik dan keberlangsungan institusi,” tegas Andre.

Ia mengingatkan, ketiga BUMN tersebut memiliki peran strategis bagi masyarakat dan karenanya harus dijalankan dengan akuntabilitas tinggi. Terlebih, tantangan struktural baru seperti perubahan demografi, tekanan fiskal, dan ketidakpastian global tidak bisa dihadapi dengan pola lama.

“BUMN harus membangun sistem manajemen yang adaptif dan responsif. Sorotan bukan hanya datang dari publik, tapi juga dari lembaga pengawas. Roadmap 2025 harus menunjukkan kesiapan menuju sistem modern yang berkelanjutan dan berlandaskan tata kelola yang baik,” ujarnya.

RDP ini tidak hanya mengevaluasi capaian 2024, tapi juga membahas rencana kerja, roadmap strategis, perkenalan mitra kerja, serta isu-isu aktual. Komisi VI menegaskan bahwa perencanaan yang disampaikan harus mencerminkan komitmen menjawab mandat sosial dan tantangan struktural bukan sekadar mengejar target keuangan.

“Ke depan, kita ingin melihat BUMN yang tidak hanya besar, tapi juga bersih, efisien, dan proaktif membangun masa depan,” pungkas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.