Sri Meliyana Dorong Penguatan MDP untuk Selesaikan Dugaan Malpraktik

Anggota Komisi IX DPR RI, Sri Meliyana, menilai otonomi dan independensi merupakan kekuatan utama Majelis Disiplin Profesi (MDP) dalam menangani kasus dugaan malpraktik di sektor kesehatan. Namun, menurutnya, MDP masih perlu diperkuat agar lebih terbuka, komunikatif, dan melibatkan lebih banyak organisasi profesi.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan dan RDPU dengan MDP, IDI, IBI, dan PPNI di Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025), yang membahas penanganan dugaan malpraktik di fasilitas kesehatan.

“Mudah-mudahan keterbukaan rapat ini bisa memperlancar penyelesaian dugaan malpraktik melindungi masyarakat sekaligus melindungi tenaga medis (Named) dan tenaga kesehatan (Nakes),” ujarnya.

MDP merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023, dengan tugas menyelidiki dan menentukan pelanggaran disiplin oleh tenaga medis dan kesehatan. Sri menilai, kapasitas kelembagaan MDP perlu diperkuat agar lebih efektif.

“Rekomendasi dari MDP sangat berpengaruh terhadap penyelesaian masalah. Maka perlu ada struktur kuat dan koordinasi yang baik, termasuk akses bantuan hukum bagi dokter yang menghadapi sidang disiplin,” tambahnya.

Ia juga menyoroti masih banyaknya aduan masyarakat ke Komisi IX terkait pelayanan kesehatan, yang menunjukkan belum optimalnya peran MDP.

“Kalau akses ke MDP mudah dan prosesnya cepat, saya yakin Komisi IX tak akan terus-terusan didatangi masyarakat dengan aduan yang seharusnya bisa diselesaikan langsung oleh MDP,” tegas politisi Fraksi Gerindra itu.

Menutup pernyataannya, Sri menekankan pentingnya keterbukaan MDP terhadap organisasi profesi dan kemudahan akses layanan.

“Pembelaan terhadap masyarakat harus seimbang dengan perlindungan terhadap Nakes dan Named. Organisasi profesi juga harus mudah menjangkau MDP agar penyelesaian kasus di lapangan bisa cepat dan adil,” tutupnya.