Connect with us

Politik

Fraksi Gerindra Mimika Soroti LKPJ Bupati 2024, Dorong Transparansi dan Pembangunan Merata

Published

on

Ketua Fraksi Gerindra DPRK Mimika, Elinus Balinol Mom, menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna, Kamis (4/7/2025).

Elinus menekankan bahwa LKPJ bukan sekadar agenda tahunan, tetapi momentum evaluasi terhadap kinerja pemerintahan daerah sesuai RPJMD dan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Fraksi Gerindra mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024—yang merupakan WTP kedelapan berturut-turut.

“Semoga capaian ini bukan sekadar simbolik, tapi mencerminkan kondisi riil di lapangan dan semangat membangun Mimika yang bersih dan akuntabel,” ujar Elinus.

Terkait realisasi APBD 2024, Fraksi Gerindra mencatat nilai anggaran sebesar Rp7,32 triliun dengan realisasi Rp6,42 triliun (87,73 persen). Realisasi anggaran pada urusan wajib juga dinilai cukup baik, antara lain:

Advertisement
  • Pendidikan: Rp1,08 triliun dari Rp1,28 triliun (84,21%)
  • Kesehatan: Rp858,65 miliar dari Rp971,89 miliar (88,35%)
  • Pekerjaan umum: Rp1,09 triliun dari Rp1,25 triliun (87,19%)
  • Perumahan dan permukiman: 98,57% dari Rp149,54 miliar

Meski begitu, Fraksi Gerindra memberikan sejumlah catatan penting, di antaranya:

  • Pengelolaan APBD harus menjunjung transparansi, efisiensi, dan keadilan
  • Penyusunan anggaran OPD harus berbasis kebutuhan, bukan kedekatan
  • Perluasan BLT bagi warga miskin, lansia, dan disabilitas dengan data yang valid
  • Bebas biaya rawat inap bagi warga tidak mampu melalui BPJS yang ditanggung pemerintah
  • Revitalisasi drainase dan pengelolaan sampah sebagai solusi banjir
  • Reformasi birokrasi berbasis kompetensi dan profesionalisme
  • Segera dibuatkan naskah hibah untuk penertiban aset daerah
  • Pembangunan harus merata di pesisir, pegunungan, dan wilayah kota
  • Normalisasi DAS dan pembangunan taman kota di eks Pasar Lama Timika

Di akhir pandangannya, Elinus mendorong Bupati Mimika segera mengirimkan dokumen RPJMD 2024–2029 ke DPRK agar arah pembangunan lima tahun ke depan dapat segera ditetapkan.

Fraksi Gerindra menyatakan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis yang konstruktif dalam mewujudkan Mimika yang adil, merata, dan berkelanjutan.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...