Fraksi Gerindra Klungkung Soroti Realisasi Anggaran dan Pendapatan yang Belum Maksimal

Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Klungkung menyampaikan sejumlah catatan strategis atas pelaksanaan APBD 2024 dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, Selasa (8/7/2025).

Fraksi Gerindra mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-10 berturut-turut dari BPK RI kepada Pemkab Klungkung. Namun, mereka juga menyoroti belum maksimalnya realisasi pendapatan dan belanja daerah.

Dari total target pendapatan Rp1,5 triliun lebih, realisasinya mencapai Rp1,47 triliun atau 97,8 persen. PAD mencapai 99,52 persen dari target, tetapi komponen “lain-lain pendapatan yang sah” hanya terealisasi Rp38 juta dari target Rp733 juta.

“Realisasi ini terlalu jauh dari target. Kami minta OPD terkait lebih maksimal menggali potensi pendapatan baru,” ujar I Wayan Suarta saat membacakan pandangan Fraksi Gerindra.

Di sisi belanja, realisasi anggaran sebesar Rp1,4 triliun atau 93,12 persen juga dinilai belum optimal. Fraksi Gerindra menyoroti rendahnya serapan di beberapa pos, seperti:

1. Belanja barang dan jasa hanya 87,43 persen dari Rp456 miliar.
2. Belanja modal tanah hanya 51,48 persen dari Rp8 miliar.
3. Belanja bangunan dan gedung hanya 80,75 persen dari Rp32 miliar.

“Kami minta penjelasan terbuka atas rendahnya realisasi belanja tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, Fraksi Gerindra mengapresiasi realisasi pembiayaan daerah yang melampaui target dan mendorong capaian ini terus dipertahankan.

Menutup pandangannya, Fraksi Gerindra menegaskan pentingnya konsistensi pelaksanaan APBD yang berbasis regulasi dan prinsip kehati-hatian. Mereka juga mendorong inovasi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.