Obon Tabroni Tegaskan Relokasi Warga Sekitar TNTN Harus Hindari Konflik

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar pertemuan dengan Gubernur Riau, jajaran pemerintah daerah, TNI, dan Polri untuk membahas perlindungan hak hidup warga di sekitar kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kamis (10/7/2025) di Pekanbaru.

Anggota BAM DPR RI, Obon Tabroni menekankan bahwa proses relokasi warga harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan konflik baru, baik vertikal maupun horizontal.

“Pengembalian fungsi hutan penting, tapi jangan sampai menimbulkan konflik,” ujar Obon.

Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi warga yang sudah lama tinggal di kawasan TNTN dan hidup mandiri, agar tidak terdampak penertiban kawasan konservasi. Obon memastikan BAM akan terus berkoordinasi lintas komisi dan fraksi di DPR RI, serta mengawal tindak lanjut kebijakan di lapangan.

Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid menyatakan seluruh data terkait warga dan lahan TNTN telah dibuka untuk mencegah kesalahpahaman. Ia menegaskan pendekatan penyelesaian harus berdasarkan verifikasi karena karakter warga yang bermukim sangat beragam.

“Solusinya tidak bisa disamaratakan. Kami pastikan keputusan diambil berdasarkan data yang objektif,” ujarnya.

Terkait relokasi, Gubernur menyebut proses masih tahap awal dan akan dilakukan bertahap dengan skema berbeda, tergantung latar belakang warga.

Sebelumnya, BAM menerima aspirasi dari masyarakat dan lembaga terkait persoalan hukum dan hak hidup warga desa sekitar TNTN. Di antaranya terkait pengabaian hak atas tanah, putusan pengadilan yang tidak dijalankan, intimidasi terhadap warga, serta penolakan penerbitan sertifikat tanah.

BAM DPR RI berkomitmen terus mengawal penyelesaian konflik agar keadilan bagi masyarakat benar-benar terwujud.