Melati: Anggaran Kemenkumham Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat

Anggota Komisi XIII DPR RI, Melati, menyatakan dukungannya terhadap pengajuan pagu anggaran Kementerian Hukum dan HAM. Namun, ia menekankan bahwa program-program yang diajukan harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Kami mendukung anggarannya, tapi yang lebih penting adalah bagaimana Kemenkumham bisa memberi pengaruh positif dalam penegakan HAM di Indonesia,” ujar Melati dalam Rapat Kerja Komisi XIII bersama Menteri Hukum dan HAM di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Salah satu program yang disoroti Melati adalah Desa HAM. Saat ini, program tersebut telah mencakup sekitar 2.000 desa. Ia mendorong agar jumlahnya ditingkatkan, mengingat masih banyak masyarakat yang belum memahami isu HAM dan rentan menjadi korban perdagangan orang (TPPO).

“Kami juga minta Kemenkumham bisa kerja sama dengan Ditjen Imigrasi, yang punya desa binaan. Itu bisa jadi sinergi yang bagus,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Melati juga menyoroti temuan BPK terkait kelebihan pembayaran dan kekurangan volume pekerjaan pada tahun anggaran 2024. Ia meminta agar hal serupa tidak terulang.

“Ini kenapa bisa terjadi, Pak Menteri? Apakah karena perhitungan yang keliru atau pencairan anggaran yang terlalu mepet? Kami ingin ada evaluasi, supaya tidak terulang di 2025 atau 2026,” tegasnya.

Menutup penyampaiannya, Melati menegaskan bahwa Komisi XIII siap mendukung anggaran mitra kerja selama program yang diajukan jelas dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.