Husein Dorong Partisipasi Publik dalam Tata Kelola Digital IKN

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, mendorong peningkatan partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam pengelolaan data serta layanan publik berbasis digital. Hal ini dinilai penting untuk mewujudkan tata kelola kota yang transparan dan akuntabel. Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai smart city diharapkan menjadi model kota masa depan yang berkelanjutan, berbasis teknologi, dan ramah lingkungan.

“Kami berharap Panja OGP BKSAP DPR RI dapat memperoleh gambaran konkret tentang praktik terbaik dalam tata kelola kota pintar,” ujar Husein saat kunjungan kerja Panja OGP BKSAP DPR RI ke IKN, Kalimantan Timur, Kamis (17/7/2025).

Husein juga menyampaikan rencana Panja untuk mendorong keterlibatan Otorita IKN dalam agenda dan aktivitas Open Government Partnership (OGP), sebuah organisasi multilateral yang mempromosikan transparansi, keterbukaan, dan partisipasi publik dalam pemerintahan.

Menurutnya, Otorita IKN memiliki peluang bergabung dalam OGP melalui skema OGP Locals, mengingat berdasarkan Pasal 12 UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas UU IKN, Otorita memiliki kewenangan langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di IKN.

“Sekitar 150 yurisdiksi lokal telah tergabung dalam OGP Locals, termasuk delapan dari Indonesia seperti Provinsi NTB, Kabupaten Banggai, dan Sumbawa Besar. Kami berharap Otorita IKN juga ikut serta sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan dan tata kelola yang baik,” jelas Husein.

Ia menambahkan, kunjungan kerja ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang memperkuat tata kelola pemerintahan daerah berbasis prinsip keterbukaan parlemen.

“Kami ingin membawa pulang rekomendasi kebijakan yang mendukung penguatan tata kelola daerah sesuai prinsip keterbukaan dan akuntabilitas,” tutupnya.