Husein Fadlulloh Tinjau Penerapan Tata Kelola Terbuka di IKN

Dalam upaya memperkuat sinergi, keterbukaan, dan akuntabilitas pelayanan publik, Panitia Kerja (Panja) Open Government Parliament (OGP) Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara langsung penerapan prinsip-prinsip OGP dalam pembangunan IKN.

“IKN dipilih karena sejak awal dirancang sebagai smart city, dengan tata kelola yang menekankan transparansi dan partisipasi publik,” ujar Anggota Panja OGP Muhammad Husein Fadlulloh dalam kunjungan tersebut, Kamis (17/7/2025).

Politisi Fraksi Gerindra itu menambahkan bahwa konsep smart governance di IKN selaras dengan semangat keterbukaan yang menjadi salah satu pilar utama OECD, organisasi internasional yang tengah diupayakan Indonesia untuk diikuti sebagai anggota.

“Saya melihat proses pembangunan IKN dilakukan secara terbuka, transparan, akuntabel, dan melibatkan banyak pihak. Harapannya, IKN bisa menjadi model bagi kota dan kabupaten lain di Indonesia dalam membangun tata kelola yang inklusif dan modern,” tambahnya.

Kunjungan Panja OGP BKSAP DPR RI ini turut dihadiri oleh Anggota BKSAP lainnya seperti Eva Monalisa (Fraksi PKB), Verrell Bramasta (Fraksi PAN), dan H. Fathi (Fraksi Demokrat). Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dan jajaran juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Sebagai informasi, Open Government Partnership (OGP) merupakan gerakan global untuk reformasi tata kelola pemerintahan yang didirikan oleh Indonesia bersama enam negara lainnya pada 20 September 2011. Hingga kini, OGP telah mencakup 75 negara dan 150 yurisdiksi daerah. Tiga nilai utama OGP adalah transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas.

Komitmen Indonesia terhadap keterbukaan parlemen diperkuat sejak DPR RI mendeklarasikan Open Parliament Indonesia (OPI) pada 2018. Untuk memperdalam komitmen ini, pada 2025 BKSAP DPR RI membentuk Panja OGP guna mendorong implementasi nilai-nilai keterbukaan dalam proses legislatif dan tata kelola pemerintahan, termasuk mendorong inovasi digital di berbagai daerah.