Ali Lubis Soroti Dugaan Pungli dalam Rekrutmen PPSU

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Ali Lubis, mengungkapkan adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Hal ini disampaikan Ali dalam rapat paripurna bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, di Gedung DPRD, Rabu (16/7/2025).

“Saat reses, saya menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pungli saat perekrutan PJLP PPSU. Ada oknum-oknum di lapangan yang meminta sejumlah uang kepada para pelamar,” ungkap Ali.

Ia menilai praktik tersebut merupakan bentuk ketidakadilan terhadap masyarakat kecil yang sedang berjuang mencari pekerjaan.

“Ini jelas tindakan zolim. Orang miskin yang sudah sulit mendapatkan kerja malah diperas dengan modus pungli. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.

Ali meminta jajaran Pemprov DKI, khususnya melalui Inspektorat, segera melakukan inspeksi mendadak untuk mengusut tuntas dugaan tersebut.

“Tolong pak Wagub, segera turunkan Inspektorat untuk sidak ke lapangan. Cek dan tindak tegas oknum-oknum yang terbukti memeras warga. Ini sangat merugikan masyarakat Jakarta,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Rano Karno menegaskan bahwa Pemprov DKI tidak akan mentolerir praktik pungli dalam bentuk apa pun.

“Kalau memang ada, ya harus diberantas. Tidak bisa ditutupi,” tegas Rano.

Ia juga mengungkapkan bahwa praktik serupa sudah pernah menjadi perhatian sejak masa kampanye.

“Dari awal kami sudah wanti-wanti soal ini. Ada laporan PPSU sampai harus bayar puluhan juta untuk bisa diterima kerja. Ini tidak bisa dibiarkan, dan akan langsung ditindak,” tandasnya.