Connect with us

Politik

Dukung 10 RUU Kabupaten/Kota, Indrajaya: Cegah Konflik Antara Daerah dan Pusat

Published

on

Indrajaya
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Indrajaya mendukung pembahasan 10 RUU Kabupaten/Kota. Dengan adanya aturan tersebut, diharapkan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan (overlapping) antara kabupaten/kota dan provinsi atau pusat, serta bisa mencegah terjadinya konflik dan kesulitan dalam pembangunan daerah.rnMenurut Indrajaya, konflik yang kerap terjadi adalah Kabupaten/kota ingin mengelola wilayahnya, tapi provinsi atau pusat memiliki kepentingan yang berbeda. Misalnya, konflik tentang pengelolaan sumber daya alam, konflik pembangunan infrastruktur, pengelolaan anggaran, dan konflik tentang penentuan kebijakan.rnSelain itu, kata Indrajaya, pembentukan 10 RUU Kabupaten/Kota juga untuk mendukung otonomi daerah dengan memberikan kejelasan tentang tugas dan wewenang daerah kabupaten/kota. Dan dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan daerah dengan memperjelas prosedur dan proses administrasi.rn”Diharapkan juga terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan mempercepat pembangunan infrastruktur daerah, seperti jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Dan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan daerah,” terangnya.rnNamun, kata Indrajaya, dalam pembahasan 10 RUU Kabupaten/Kota, harus dipastikan bahwa RUU ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.rnHarus dipastikan juga bahwa RUU Kabupaten/Kota sesuai dengan asas pembentukan perundang-undangan, seperti kejelasan tujuan, kesesuaian dengan Undang-Undang, dan kepastian hukum. Masyarakat juga harus dilibatkan dalam proses pembahasan RUU untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka terwakilirn”Kita juga harus memastikan adanya koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah agar RUU Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah,” papar legislator asal Dapil Papua Selatan itu.rnDalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II sebelumnya dinyatakan bahwa UU Kabupaten/Kota sangat penting bagi masyarakat adat. Yaitu, sebagai pengakuan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam di wilayahnya.rnSelain itu, juga membantu melindungi batas wilayah masyarakat adat dari konflik dengan pihak lain, membantu masyarakat adat mengelola sumber daya alam di wilayahnya secara berkelanjutan.rn”Dan bisa membantu menyelesaikan konflik tentang batas wilayah dan sumber daya alam antara masyarakat adat dengan pihak lain,” tandas Indrajaya.rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hanya Kuasai Enam dari 57 Kapal di Merak, Legislator Minta Danantara Perkuat Armada ASDP Hanya Kuasai Enam dari 57 Kapal di Merak, Legislator Minta Danantara Perkuat Armada ASDP
Politik8 jam ago

Hanya Kuasai Enam dari 57 Kapal di Merak, Firnando Hadityo Ganinduto Minta Danantara Perkuat Armada ASDP

Keterbatasan kepemilikan armada di lintasan Merak–Bakauheni menjadi perhatian Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Hadityo Ganinduto. Ia meminta Danantara memberikan...

Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga
Politik1 hari ago

Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga

Ketepatan penyaluran subsidi energi menjadi faktor penting agar anggaran negara benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Wakil Ketua Komisi XII DPR...

Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif
Politik1 hari ago

Syarif Fasha: Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif

Pemerataan akses listrik hingga wilayah terpencil masih menghadapi kendala geografis dan keterbatasan infrastruktur. Selain perluasan jaringan, pemanfaatan teknologi alternatif seperti...

Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Distribusi dan Harga Jadi Sorotan Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Distribusi dan Harga Jadi Sorotan
Politik1 hari ago

Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Komisi XI DPR Dorong Distribusi dan Stabilitas Harga

Ketersediaan beras dalam jumlah besar perlu diikuti distribusi yang efektif dan harga yang terjangkau agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Karena...

PLTS Komunal dan Bantuan Listrik Gratis Didorong untuk Warga Pesisir OKI PLTS Komunal dan Bantuan Listrik Gratis Didorong untuk Warga Pesisir OKI
Politik1 hari ago

Dewi Yustisiana Dorong Percepatan PLTS Komunal di Pesisir OKI

Keterbatasan akses listrik masih menjadi persoalan bagi masyarakat di kawasan pesisir Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Kondisi geografis...

Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil
Politik1 hari ago

Kurniasih Mufidayati: Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil

KABARPOLITIK.COM, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemetaan ulang penempatan 242.482 guru PPPK paruh waktu...

Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Politik2 minggu ago

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...

RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Politik2 minggu ago

Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik3 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik3 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...